.webp)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membocorkan bahwa pemerintah akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 10%. Hal ini seiring dengan perpanjangan pengelolaan Freeport di Indonesia.
Bahlil mengatakan kepemilikan saham pemerintah di Freeport saat ini mencapai 51% dan pendapatan perusahaan semakin membaik. Dia berharap kepemilikan bisa bertambah menjadi 61%.
"Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan, tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (28/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya Bahlil belum mau bicara banyak karena hal ini masih dalam pembahasan dan akan segera diumumkan jika sudah matang. Dia mau penambahan saham itu dapat dilakukan dengan harga murah.
"Pembahasannya sudah hampir matang, nanti kalau sudah selesai akan kami umumkan," ucapnya.
"Freeport harus mau, harus mau bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport nggak mau nambah, saya siap dievaluasi menjadi menteri. 10% itu harus dengan biaya yang murah, saya tidak mau minta valuasi yang seperti sekarang," tambahnya.
Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kelonggaran Freeport untuk ekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024. Meskipun, secara aturan itu dilarang Juni 2023.
"(Perpanjangan izin ekspor) Mei 2024, dengan catatan. Kita memang melihat secara aturan memang nggak boleh ekspor mulai Juni 2023, tapi di lain sisi kita juga mempertimbangkan beberapa hal antara lain dampak dari pandemi," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta.
(aid/zlf)
