.webp)
Kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam pengelolaan tambang Grasberg, Papua, akan habis pada 2041. Atas hal ini, pemerintahan tengah mempertimbangkan apakah kontrak pengelolaan tersebut akan diperpanjang.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pemerintah masih terus melangsungkan proses pembahasan terkait dengan kontrak Freeport. Diproyeksikan dalam waktu dekat, hasil keputusannya akan ditetapkan.
"Freeport akan kita putuskan dalam waktu dekat lagi. Tapi hampir pasti (diperpanjang)," kata Bahlil, saat ditemui di Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu (24/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Freeport sendiri telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), di mana Freeport mengantongi perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041. Di dalam aturannya, terang Arifin, izin tambang terintegrasi bisa diperpanjang sepanjang memiliki cadangan.
Perusahaan ini pun tengah mengajukan perpanjangan izin pasca 2041. Adapun sebagai salah satu syarat dari perpanjangan ini ialah penambahan sebanyak 10% kepemilikan saham pemerintah RI di tambang tersebut.
Sementara itu, kepemilikan saham pemerintah RI sendiri di Freeport saat ini mencapai 51% dan pendapatan perusahaan semakin membaik. Atas hal ini, Bahlil berharap Indonesia dapat menambah kepemilikan sahamnya dengan harga murah.
"Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan, tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (28/4/2023).
"Freeport harus mau, harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport nggak mau nambah, saya siap dievaluasi menjadi menteri. 10% itu harus dengan biaya yang murah. Saya tidak mau minta valuasi yang seperti sekarang," tambahnya.
Lihat juga Video: Dukungan Freeport pada Tranformasi Ekonomi RI
