Pemerintah tengah melakukan kajian terkait kemungkinan mengembalikan Blok Masela ke negara. Hal itu terjadi karena pengembangan blok ini tersendat, sejalan belum lepasnya hak partisipasi Shell kepada PT Pertamina (Persero).
"Kan 5 tahun kalau nggak dilaksanakan apa-apa kita akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk itu (ke negara). Ini kan sudah berapa tahun, 2019, sekarang 2023 sudah 4 tahun. Makanya kita udah ingetin aja nih," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Arifin mengatakan, pengembangan Blok Masela harus jalan dalam waktu 5 tahun. Saat ditanya terkait risiko arbitrase, Arifin mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita lihat saja nanti adu kuatnya gimana, kita juga sekarang sedang review," katanya.
Arifin mengaku, Shell telah berinvestasi di Blok Masela, tapi ia tidak mengingat besarannya. Sementara, pemerintah sendiri telah melakukan revisi rencana pengembangan atau plant of development (POD) untuk mendorong pengembangan Blok Masela.
"Dari Shell saya nggak ingat angkanya, tapi memang untuk selamanya sudah dilakukan Inpex, itu eksplorasi sehingga sudah ditemukan 10 potensi sumur yang sudah diapain. Kemudian juga, sebagian pekerjaan untuk persiapan sudah dilakukan. Tapi kita semuanya juga kita lakukan waktu itu sudah ada revisi POD-nya. Sebetulnya kita sudah nyiapin kalau memang perubahan PI ini berjalan mulus, kita juga lagi mengevaluasi POD 2 untuk bisa mendorong lebih," ujarnya.
Menurut Arifin, Inpex sendiri masih berkomitmen penuh untuk mengembangkan Blok Masela. Dia bilang, jika Shell mau mundur seharusnya sebelum POD diterbitkan.
"Inpex masih full komitmennya, cuma kan ini sudah 4 tahun ya, coba lu bayangin aja 2019 kita kasih POD 1, revisi POD yang membantu keekonomian Masela ini. 2020 tiba-tiba Shell mundur, sampai sekarang sudah 4 tahun sudah nggak ada...Kalau mau mundur dari dulu aja sebelum POD kita issue kan," terangnya.
(acd/das)