.webp)
Menteri ESDM Arifin Tasrif meluapkan kekesalannya terhadap Shell. Sebab, perusahaan ini tak kunjung melepaskan hak partisipasinya di Blok Masela sehingga pengembangan blok tersebut tak kunjung berjalan.
Arifin sendiri bukan kali ini saja meluapkan kejengkelannya, namun tercatat sudah dua kali.
Arifin mengatakan, tak kunjung dilepasnya hak partisipasi Shell di Blok Masela mengganggu ketahanan energi nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan disandera kita, ini sangat mengganggu ketahanan energi nasional," kata Arifin di Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Arifin meminta agar Shell sungguh-sungguh dalam melepas Blok Masela. Sebab, tak lepasnya Shell dari blok tersebut dapat mengganggu transisi dan ketahanan energi di Tanah Air.
"Kalau Shell, kita minta Shell sungguh-sungguh untuk ini ya, karena kita juga serius. Mengganggu transisi energi kita, mengganggu ketahanan energi kita, ini yang krusial." katanya.
Apalagi, terang Arifin, proyek ini sudah mundur cukup lama. Proyek migas tersebut ditargetkan operasi tahun 2027.
"Karena udah delay berapa tahun, ini kan 2027 harusnya sudah COD tapi dengan adanya itu mundur. Padahal kita sudah kasih kesempatan Shell untuk OK you divest, segera cari," ujarnya.
Pekan lalu, Arifin juga menyampaikan rasa kesalnya terhadap Shell. Arifin menyebut, Indonesia dirugikan karena Blok Masela tak kunjung digarap. Dia lalu menyebut, Shell mundur tapi tidak tanggung jawab.
"Dan juga sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia, kita nggak mau hal ini terjadi. Inpex ada kesungguhannya, tapi nggak tahu Shell ini udah mundur tapi nggak bertanggung jawab," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (26/5).
"Ada apa sih? Harusnya kalau udah nggak mau ya udah aja kan," sambungnya.
Arifin mengatakan, jika selama 5 tahun tidak ada pengembangan, pihaknya mengkaji kemungkinan blok tersebut kembali ke negara. Dia mengatakan, pengembangan Blok Masela sudah tertunda terlampau lama.
"Kan 5 tahun kalau nggak dilaksanakan apa-apa kita akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk itu (ke negara). Ini kan sudah berapa tahun, 2019, sekarang 2023 sudah 4 tahun. Makanya kita udah ingetin aja nih," paparnya.
Ia juga mengkaji blok tersebut kembali ke negara secara cuma-cuma jika tak ada kegiatan.
"Kita nanti akan telaah secara hukum," ujarnya.
(acd/zlf)
