.webp)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan tetap melanjutkan agenda prioritas terkait hilirisasi. Meskipun, kebijakan itu ditolak Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia mengkaji ulang larangan ekspor nikel dan komoditas lainnya.
Komitmen untuk melanjutkan hilirisasi ditegaskan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga akan ke Amerika Serikat (AS) untuk menemui bos IMF guna membicarakan terkait kajiannya.
"Sampai langit runtuh pun hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (30/6/2023) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jegalan hilirisasi bukan hanya datang dari IMF. Sebelumnya pemerintah juga pernah digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Indonesia kalah dalam gugatan itu, kemudian melakukan banding.
Asal tahu saja, Indonesia memang memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku nikel dunia. Tak heran jika Uni Eropa gugat ke WTO hingga IMF membujuk agar mempertimbangkan penghapusan larangan ekspor bijih nikel.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2020, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia yakni mencapai 72 juta ton nikel. Total cadangan ini mencakup cadangan nikel kadar rendah (limonite) dan nikel kadar tinggi (saprolit).
Besarnya cadangan tersebut merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang sebesar 139.419.000 ton. Mengungguli Australia yang hanya 15%, Brazil 8%, Rusia 5% dan negara lain 20% (Kuba, Filipina, China, Kanada).
Di Tanah Air, 90% cadangan nikel tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Itulah mengapa smelter-smelter nikel banyak dibangun di wilayah Timur Indonesia.
Selain pemilik cadangan terbesar, Indonesia juga menjadi produsen bijih nikel terbesar dunia, dengan nilai produksi mencapai 2,6 juta ton nikel pada 2019.
Semenjak muncul aturan setop ekspor nikel mentah, pabrik-pabrik smelter dibangun. Pemerintah mencatat sejak larangan itu berlaku pada 2020 lalu, realisasi investasi di sektor industri logam dasar meningkat.
Pada 2019, investasi di industri ini hanya mencapai Rp 61,6 triliun. Setelah pemerintah menggalakkan hilirisasi, investasi melonjak menjadi Rp 171,2 triliun pada 2022.
Simak juga Video: Luhut ke IMF soal Larangan Ekspor Raw Material: Kalian Jangan Macam-macam
