Luhut Mau RI Setop Ekspor Gas: Tak Ada Kontrak Baru Lagi!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 24 Jul 2023 12:12 WIB
Ilustrasi/Foto: Dikhy Sasra
Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak akan memberikan persetujuan perpanjangan kontrak ekspor gas baru. Hal ini dilakukan karena pemerintah berencana untuk melakukan penyetopan ekspor gas.

Soal penyetopan ekspor gas ke luar negeri sendiri kebijakan itu menurut Luhut masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Cuma yang jelas kontrak ekspor gas tidak akan ada yang diperpanjang, namun yang sudah berjalan akan tetap diperbolehkan hingga masa waktu kontraknya habis.

"Kalau kontrak yang sudah selesai kita tidak akan perpanjang itu intinya. Tapi nanti nunggu rapat dengan Presiden semua. Kita akan hormati semua kontrak yang ada. Cuma kalau selesai, expired, kontrak itu tidak ada kontrak baru lagi," ungkap Luhut di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

Luhut mengatakan gas-gas alam (LNG) di Indonesia bakal digunakan untuk industri hilirisasi di Indonesia dan kalau bisa digunakan untuk menggantinya LPG. Pasalnya , dia mengatakan selama ini kebanyakan gas alam diekspor namun Indonesia tetap mengimpor LPG.

"Jadi, gas-gas kita yang bisa kita downstreaming industri kenapa mesti diekspor, kan selama ini ekspor LNG kita impor lagi apa LPG. Kenapa nggak dibuat dalam negeri," ujar Luhut.

Luhut sebelumnya menyatakan akan mengusulkan ke Presiden Jokowi untuk menyetop ekspor gas saat bicara mengenai hilirisasi gas.

"Kita mungkin akan menyarankan pada presiden kita nggak ekspor lagi gas kita ke luar. Kontrak yang sudah ada ya silakan tapi kalau expired setop," kata Luhut dalam acara Economic Update CNBC Indonesia.

Wacana yang diusulkan Luhut nampaknya bakal didukung oleh SKK Migas. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi menjelaskan, kebijakan pemerintah adalah mengoptimalkan pemanfaatan gas untuk domestik.

"Mengenai larangan ekspor, saya kira tadi sudah saya sampaikan, bahwa memang kebijakan pemerintah ya adalah memanfaatkan untuk domestik," katanya dalam konferensi pers industri hulu migas semester I-2023, Selasa (18/7/2023) yang lalu.

Pihaknya akan terus mendorong industri untuk menyerap gas. Seperti halnya pada pabrik pupuk yang ada di Papua.

"Kita akan terus mendorong industri dalam negeri untuk bisa me-utilize gas kita. Untuk di Papua akan didorong pembangunan pabrik urea, kemudian pabrik metanol di Bojonegoro, kemudian blue ammonia mungkin," ujarnya.

Lihat juga Video: Ganjar Lepas Ekspor Benang Jateng ke India-Brasil, Nilainya Rp 15 M






(hal/rrd)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork