.webp)
Ekonom Faisal Basri merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hilirisasi nikel justru menguntungkan Indonesia. Menurut Faisal Basri menyatakan hilirisasi nikel yang diputuskan pemerintah justru menguntungkan China.
Menurut Faisal hilirisasi yang dilakukan saat ini ugal-ugalan dan hanya mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia.
"Seperti yang diterapkan untuk nikel sangat sedikit meningkatkan nilai tambah nasional. Nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi dewasa ini hampir seluruhnya dinikmati oleh China dan mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia," terang Faisal Basri dalam blog pribadinya faisalbasri.com, dikutip Jumat (11/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons pernyataan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto ikut buka suara. Menurut pria yang akrab disapa Seto itu, analisis Faisal Basri tidak sesuai dengan perkembangan hilirisasi yang terjadi saat ini.
"Dari analisis yang dilakukan, terlihat bagaimana Pak Faisal Basri kurang update dengan perkembangan hilirisasi yang terjadi di Indonesia," ujar Seto kepada detikcom, Jumat (11/12/2023).
Seto menjelaskan hilirisasi nikel di Indonesia tidak hanya besi dan baja (kode HS72), tetapi sudah mulai bergerak ke material untuk baterai lithium, yakni nickel matte dan MHP (keduanya kode HS75). Pada tahun 2022, ekspor nickel matte mencapai US$ 3,8 miliar, tahun sebelumnya baru mencapai US$ 1,0 miliar,"
Sementara itu ekspor MHP mencapai US$ 2,1 miliar pada 2022, sebelumnya baru mencapai US$ 0,3 miliar pada 2021. Selain kode HS75 dan HS72, beberapa produk di kode HS73 juga merupakan produk turunan nikel.
Secara total, ekspor produk turunan hilirisasi nikel pada 2022 telah mencapai US$ 34,3 miliar.
"Dengan menggunakan nilai tukar yang sama dengan Pak Faisal Basri, yakni sebesar Rp 14.876 per US$, total ekspor turunan hilirisasi nikel mencapai Rp 510,1 triliun. Klaim Pak Faisal Basri yang menyatakan bahwa angka-angka yang disampaikan Presiden tidak jelas sumber dan hitung-hitungannya atau disebut sebagai fakta yang menyesatkan, sama sekali tidak berdasar. Yang terjadi sebenarnya, Pak Faisal Basri tidak update dengan perkembangan hilirisasi yang ada," tegas Seto.
Bersambung ke halaman berikutnya, hitung-hitungan Jokowi soal hilirisasi nikel untungkan Indonesia. Langsung klik
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan kebijakan hilirisasi nikel justru menguntungkan Indonesia, bukan negara lain. Jokowi pun memaparkan hitung-hitungannya.
Menurut Jokowi untuk nikel saja hitungannya sampai saat ini nilai ekspor produk olahan nikel jauh lebih besar daripada nilai ekspor nikel secara mentah. Nikel yang diekspor mentah setahun nilainya cuma Rp 17 triliun, tapi nikel yang sudah diolah menjadi beragam produk nilai ekspornya melonjak jadi Rp 510 triliun.
"Kalau hitungan kita ya, saya contoh nikel, saat diekspor mentahan bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk downstreaming hilirisasi menjadi Rp 510 triliun," ungkap Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).
membeberkan negara untung dengan mengambil pajak dari proses hilirisasi produk nikel yang diekspor. Mulai dari PPN, PPh badan dan karyawan, royalti tambang, bea ekspor, hingga beragam PNBP. Menurutnya, pajak yang ditarik jelas lebih besar apabila yang diekspor adalah produk olahan, bukan barang mentah.
"Bayangkan saja kita kan hanya ambil pajak, ambil pajak dari Rp 17 triliun sama ambil pajak dari Rp 510 triliun itu gede banget. Karena dari situ dari hilirisasi kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, PNBP, semuanya ada di situ," beber Jokowi.
"Coba dihitung saja, pajak dari Rp 17 triliun sama Rp 500 triliun, gedean mana," tegasnya.
(hns/hns)
