Harga Bijih Nikel "Murah" kepada Para Smelter
Ketiga, Seto menjawab mengenai Faisal Basri yang mengatakan Indonesia memberikan harga bijih nikel murah. Ia pun menyinggung sistem supply dan demand. Menurutnya, hal ini lah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor tahun 2020 sampai saat ini, harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang.
"Sehingga smelter-smelter nikel di Tiongkok hanya mengandalkan supply dari Filipina dan beberapa negara lain. Padahal Indonesia adalah supplier terbesar bijih nikel ke Tiongkok sebelumnya," ujar dia.
Seto mengatakan jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM pasti akan lebih kecil. Untuk itu, pihaknya membandingkan harga ekspor bijih nikel periode tahun 2018-2019, ketika ekspor bijih nikel masih dilakukan, dengan HPM Nikel di periode yang sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data yang dia peroleh, selisih antara harga ekspor dengan harga HPM dengan grade 1,7% dan MC 35% hanyalah US$ 5,5/ton dan US$ 6,9/ton masing masing di tahun 2018 dan 2019. Selisih ini, berdasarkan temuan pihaknya pada waktu itu, ada sebagian disebabkan karena kualitas bijih nikel yang diekspor melebihi 1,7%.
Seto juga menjawab terkait penalti dan beban biaya lain yang harus ditanggung oleh penambang nikel. Ia mengatakan memang benar pernah terjadi pembebanan yang tidak fair oleh smelter kepada para penambang. Hal ini disebabkan karena jumlah smelter yang sedikit dibandingkan dengan volume produksi bijih nikel dalam negeri yang besar.
Namun, ia menegaskan sejak diberlakukan Permen ESDM 11/2020 dan tindakan enforcementnya kasus-kasus tersebut jauh berkurang, apalagi kondisi saat jumlah smelter yang sudah cukup banyak justru menciptakan kekurangan supply bijih nikel. Menurut informasi terakhir yang dia terima dari para pelaku, harga beli bijih nikel saat ini bukan lagi HPM + US$2, tapi bisa jauh lebih besar dari itu apalagi untuk yang mau berkontrak jangka panjang.
"Memang masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah terkait hal ini, antara lain enforcement terhadap aturan ESG, dan juga beberapa aspek tata Kelola nikel yang lain. Namun, jika Faisal Basri menyatakan bahwa Pemerintah memberikan harga bijih nikel "murah" kepada smelter, hal itu adalah berlebihan," jelas dia.
Nilai Hilirisasi Nikel 90% dinikmati Investor Tiongkok
Keempat, terkait Faisal Basri yang mengatakan nilai tambah dari hilirisasi nikel 90% dinikmati oleh investor Tiongkok. Seto mengatakan pola pikir Faisal Basri salah. Menurutnya, ekspor bijih nikel ini terus dilakukan maka nilai manfaat dari bijih nikel yang kita miliki 100% dinikmati oleh negara lain. Jadi negara asing 100% dan Indonesia 0%. Tidak ada pajak dan penambahan tenaga kerja yang tercipta di Indonesia.
Seto mengatakan, satu hal lain yang cukup penting adalah mayoritas dari investasi hilirisasi nikel di lakukan di wilayah Sulawesi dan Halmahera yang sebelumnya memiliki gap aktivitas ekonomi yang besar dengan Jawa. Dengan adanya investasi ini, terjadi penciptaan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang besar, yang tidak akan terjadi tanpa adanya hilirisasi nikel ini.
Seto juga menjawab tentang tenaga kerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) jumlah pekerja saat ini mencapai 74,7 ribu orang dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) sekitar 56 ribu orang. Hal ini belum memperhitungkan kawasan industri lain seperti VDNI, Gunbuster, dan Pulau Obi.
Dampak penciptaan lapangan pekerjaan dari hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah dan Halmahera juga berdampak positif terhadap penurunan angka kesenjangan pendapatan (koefisien gini). Angka koefisien gini di Sulawesi Tengah dan Halmahera turun dari 37,2% dan 32,5% di 2014 menjadi 30,8% dan 27,9% di tahun 2022.
"Untuk IWIP dan IMIP, jumlah tenaga kerja lokal rata-rata mencapai 85-90% dari total tenaga kerja. Gaji yang mereka hasilkan pun juga jauh lebih tinggi dari UMR, tidak seperti klaim Faisal Basri. Rata-rata gaji di IWIP bisa mencapai 7 juta sebulan, bahkan lebih tinggi dari UMR Jakarta," jelasnya.