.webp)
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana suntik mati PLTU Suralaya saat ini tengah memasuki tahap kajian. Namun ia memastikan, program pensiun dini PLTU tersebut tetap akan dilakukan.
"Sekarang sedang dikaji dengan baik yang saya katakan tadi itu, early retirement itu akan kita lakukan. Tapi, siapa yang bayar?," katanya, saat ditemui di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Untuk mewujudkannya, pemerintah tengah menanti pendanaan global lewat dana transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) sejumlah US$ 20 miliar atau setara Rp 300 triliun. Namun sayangnya, Luhut mengatakan, hingga saat ini dana tersebut tak kunjung cair.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lagi dihitung sama PLN, tapi untuk early retirement tadi yang bayar dulu duitnya mana?," katanya.
"Mereka kan yang minta kita buat (transisi energi), ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya, ya sekarang mana duitnya?," sambungnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya PT PLN Indonesia Power menyebutkan penonaktifan PLTU Suralaya tidak memberikan dampak terhadap penurunan polusi di Jakarta. Sebab PLTU Suralaya telah menerapkan sejumlah teknologi untuk mengendalikan emisi di setiap produksinya. Adapun saat ini, PLTU tersebut tengah dinonaktifkan sementara selama gelaran KTT ASEAN.
"Okelah PLTU sekarang disalahkan, kita matikan Suralaya, 1, 2, 3, 4. Tetapi di data terakhir, tidak mengurangi polusi ternyata. Tapi tetap kita matikan, karena ini komitmen bersama untuk menjaga polusi," kata Menteri BUMN Erick Thohir, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Erick mengatakan, polusi merupakan musuh bersama karena akan mempengaruhi kesehatan warga Jakarta. Oleh karena itu, selain suntik mati PLTU, pihaknya juga terus mendorong penggunaan corong penampung alias scrubber di seluruh PLTU demi mengurangi emisi.
Simak juga Video: Saat Istana Meluruskan Pernyataan Jokowi PLTU Batu Bara Tutup 2025
