.webp)
Harga minyak mentah dunia terus meroket beberapa tekan terakhir. Karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mewanti-wanti agar pemerintah terus memantau hal tersebut. Sebab, jika kenaikan menyentuh sekitar US$ 95 per barel, anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak dipastikan jebol.
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengingatkan agar pemerintah terus memantau harga minyak mentah dunia yang terus melambung tinggi. Berdasarkan catatan Reuters pada Rabu (18/10/2023), harga minyak dunia hari ini berada di angka US$ 88,32 per barel untuk West Texas Intermediate (WTI) AS, serta US$ 91,45 per barel untuk brent crude oil atau minyak mentah berjangka.
Sugeng mengatakan jika harga minyak dunia, khususnya Indonesian Crude Price (ICP), melampaui angka US$ 95 per barel, maka, jumlah kas negara (APBN) yang digunakan untuk menyubsidi BBM dipastikan meroket. Khususnya untuk subsidi BBM jenis Pertalite (RON 90).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemungkinan-kemungkinan apa yang kita hitung kenapa kalau terus menerus ICP di atas US$ 95 dipastikan nggak tahan juga APBN kita," jelasnya Dalam agenda 'Energy Transitions Conference & Exhibition dan Anugerah DEN 2023' di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (18/10/2023).
Dalam neraca APBN, ia menjelaskan pemerintah menetapkan angka acuan subsidi BBM dengan harga ICP US$ 82 per barel. Bila harga minyak mentah dunia terus meningkat, Sugeng memastikan bahwa harga ICP akan naik dan jauh melampaui perhitungan awal untuk subsidi BBM. Hal itu lah yang menurutnya bisa membuat APBN jebol
"Dalam ICP APBN 2024 kemarin adalah US$ 82 per barel, tapi dengan tren terus menerus (melonjak) maka betul mudah-mudahan tidak terlalu tinggi meledaknya ketika tahun 2021 ketika APBN kita jebol di Rp 520 triliun," tambahnya.
Oleh sebab itu, Sugeng menjelaskan pihaknya bakal terus mengamati pergerakan harga ICP. Sebab, jumlah kuota BBM subsidi untuk Pertalite tahun ini ditetapkan sebesar 32,56 juta kL. Karenanya, harga ICP diharapkan tidak melonjak berlebih.
Ia pun menjelaskan antisipasi perpindahan konsumen juga perlu dilakukan jika harga BBM non subsidi terus melonjak karena kenaikan harga minyak mentah. Jangan sampai, ucapan, pelanggan yang semula menggunakan BBM non subsidi berpindah ke BBM subsidi.
"Apakah kemungkinan cukup di APBN 2024 volume kuota Pertalite di 30-an juta kilo liter. Dan memang kalau terjadi kenaikan harga terus, (konsumsi) BBM nonsubsidi diperkirakan akan turun dan memanfaatkan Pertalite, ini kita akan terus amati," bebernya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif buka suara terkait dengan kondisi selisih harga Pertamax dan Pertalite yang makin jauh. Selisih antara keduanya sebesar Rp 4.000, yakni Pertalite (Rp 10.000) dan Pertamax (Rp 14.000). Kondisi ini pun memunculkan pergeseran konsumen Pertamax ke Pertalite yang merupakan bahan bakar subsidi.
Arifin pun mengatakan, pemerintah akan membahas persoalan ini dalam waktu dekat. Ia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir akan duduk bersama membahas hal ini.
"Itu yang sekarang lagi kita akan duduk bertiga nih. Antara Menteri Keuangan, BUMN, dan sama saya," kata Arifin, di Jakarta, Kamis (5/10/2023). Ia mengatakan, bahwa kenaikan harga merupakan imbas dari lonjakan harga minyak mentah dunia.
(das/das)
