.webp)
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mempertanyakan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$ 20 miliar atau setara Rp 312 triliun (kurs Rp 15.600) yang salah satunya akan digunakan pensiun dini PLTU. Sebab, dana tersebut tak kunjung tersedia.
Eddy menjelaskan, untuk pensiun dini PLTU bukan perkara mudah. Sebab, untuk pensiun dini butuh pendanaan yang besar dan negosiasi yang panjang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menerangkan, pensiun dini PLTU Cirebon sendiri butuh dana Rp 13 triliun. Pensiun dini PLTU akan tertangani dengan pendanaan dari ADB.
Baca juga: ADB Siap Bantu Suntik Mati PLTU di RI |
"Pelabuhan Ratu butuh Rp 12 triliun, ini sampai sekarang belum ada pendanaannya," katanya dalam Diskusi Publik Mengatasi Hambatan Pembiayaan Energi Terbarukan di Indonesia, Rabu (13/12/2023).
Dia mengatakan, pensiun dini PLTU butuh dana yang banyak dan harus ada sumbernya. Ia lantas menyinggung pendanaan JETP.
"Memang banyak mengatakan, ada dana US$ 20 miliar JETP, sampai hari ini saya mengatakan 'show me the money' dari JETP," katanya.
Dari skema pendanaan JETP itu, ia berharap porsi dari hibah yang lebih besar. Namun, dia mengatakan, porsi hibah dari pendanaan itu relatif kecil.
"Karena yang kita harapkan porsi hibahnya grand itu lebih besar, tapi kan lihat porsinya relatif kecil hanya 2%, sisanya pinjaman komersial. Ada yang lebih lunak, ada yang sesuai dengan market yang ada," jelasnya.
Dikutip dari laman ESDM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden beserta para pemimpin negara International Partners Group (IPG) meluncurkan perjanjian internasional yaitu skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) pada rangkaian acara KTT G20 di Bali November 2022 lalu.
IPG dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia dan Inggris. Perjanjian internasional ini dituangkan dalam joint statement yang bersifat tidak mengikat.
Adapun implementasi JETP dengan nilai pendanaan sebesar US$ 20 miliar atau setara dengan Rp 300 triliun berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah.
Lihat juga Video: Prabowo Tanya Polusi di DKI, Anies Singgung PLTU: Angin Tak Punya KTP
