Jelang Akhir Tahun, Dirjen Migas Waswas Kuota Solar Subsidi Jebol

Jelang Akhir Tahun, Dirjen Migas Waswas Kuota Solar Subsidi Jebol

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 13 Des 2023 17:15 WIB
Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, akan melakukan uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar, secara terbatas bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem MyPertamina, mulai 1 Juli mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
Foto: Dok. IATMI
Jakarta -

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, kuota BBM solar subsidi sangat mengkhawatirkan. Kuota solar, berbeda dengan kondisi kuota bahan bakar subsidi lain seperti Pertalite dan LPG 3 kg.

"Solar paling mengkhawatirkan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Dia mengatakan, kuota Pertalite masih lebih. Kemudian, kuota LPG masih sesuai dengan kebutuhan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertalite OK, lebih. LPG just right pas lah kebutuhan," ujarnya.

Tutuka belum banyak bicara terkait solusi dari kuota solar tersebut. Dia mengatakan, terpenting pemerintah akan memenuhi sesuai kebutuhan.

ADVERTISEMENT

"Yang penting gini, pemerintah akan penuhi kebutuhan," ungkapnya,

Saat ditanya mengenai estimasi tambahan kuota yang dibutuhkan, dia meminta agar ditanyakan BPH Migas."Itu bagusnya BPH yang ngomong," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan pihaknya meminta tambahan kuota solar menjadi sebesar 18,1 juta KL dari kuota awal 16,8 juta KL. Besaran tambahan kuota itu seiring dengan meningkatkan konsumsi masyarakat dan pengendalian yang telah dilakukan melalui pendaftaran penggunaan QR Code dari Juli hingga Agustus 2023 lalu.

"Sehingga prognosa mungkin terjadi di akhir tahun memang di angka 19,6 KL juta menjadi 18,3 juta KL. Ini memang sempat diajukan penyesuaian kuota kepada Kementerian ESDM. Selanjutnya perhitungan kembali dengan Kementerian ESDM sudah mengajukan 18,1 juta KL," terangnya.

(acd/rrd)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads