.webp)
Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres-Cawapres Prabowo-Gibran, mengaku mau mengubah pola subsidi energi Indonesia. Hal ini karena menurut mereka, mayoritas kebijakan subsidi energi Indonesia tidak tepat sasaran.
"Yang membeli Pertalite itu yg punya kendaraan, mobil pribadi, bahkan punya kendaraan lebih dari satu sehingga tidak tepat sasaran. Kita ingin mengimplementasikan peraturan jadi hanya mereka yang berhak saja (yang menerima subsidi)," ucap Juru Bicara TKN Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, dalam agenda Diskusi Panel The Intersection of Politics and Economics yang terlaksana di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Eddy pun mencatat, bahwa pemerintah sudah menganggarkan sebanyak Rp 500 triliun untuk subsidi energi pada 2023. Sementara untuk 2024, nilai subsidi mencapai Rp 349 triliun. Namun, ia mengatakan sebanyak 80% subsidi itu dinikmati oleh orang mampu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang menikmati Pertalite, LPG 3 kg, Solar, yang menikmati itu 80% kaum mampu," bebernya.
Oleh karenanya, ia menjelaskan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran ingin mengubah pola subsidi energi.
Caranya, subsidi diberikan tidak untuk satu komoditas, melainkan dengan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat secara perseorangan lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan hal tersebut, ia menjelaskan Pertalite, Gas LPG 3kg, dan solar tidak disubsidi lagi, tapi subsidi tetap diberikan kepada masyarakat secara perseorangan.
"(harga) Pertalite harga rata, LPG 3kg rata, solar rata, subsidinya langsung ke penerima oleh karena itu (data) DTKS-nya harus diperbaiki," pungkasnya.
Lihat juga Video 'Pemerintah Diminta Alihkan Subsidi Energi ke Sektor Tepat Sasaran':
