.webp)
Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) konsistensi Indonesia mendorong transisi energi yang bertujuan memitigasi perubahan iklim, memperkuat ketahanan energi serta menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal ini dipaparkan oleh Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Nasional (TEN) Rachmat Kaimuddin saat menghadiri Intenational Energy Agency (IEA) Ministerial Meeting 2024 di Prancis pada 13-14 Februari.
Dalam pertemuan bersama media nasional dan asing, Rachmat menyampaikan beberapa poin pembelajaran dari pertemuan IEA Ministerial Meeting 2024. Di antaranya adalah tingginya ketergantungan sumber energi Indonesia terhadap impor refined oil dan LPG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketergantungan Indonesia terhadap refined oil dan LPG dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan energi konsumen dari sektor industri dan transportasi. Selain itu, mayoritas energi listrik juga berasal dari fosil," jelas Rachmat dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2/2024).
Untuk menghadapi tantangan tersebut, menurut Rachmat, Satgas TEN saat ini tengah menyusun strategi dan rencana implementasi menyeluruh untuk program-program transisi energi nasional di empat sektor utama, yaitu pembangkitan listrik, transportasi, industri dan bangunan.
Rachmat menyampaikan strategi transisi energi akan mendorong pemanfaatan empat pilar teknologi yang diterapkan lintas sektor. Di antaranya efisiensi energi, elektrifikasi industri, pemanfaatan alternatif energi rendah karbon dan penyerapan karbon bagi bangunan jelas Rachmat.
"Sebagai contoh, pemanfaatan sumber energi rendah karbon di sektor pembangkitan listrik akan melihat potensi pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti surya, panas bumi dan lainnya. Sementara untuk transportasi, kita ingin mengoptimalkan bahan bakar nabati atau biofuel, dan untuk bangunan kita dorong panel surya atap," tutup Rachmat.
Pada akhirnya pendekatan lintas sektor dan lintas strategi menjadi kunci pencapaian transisi energi yang berpihak pada Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional.
(ada/hns)
