.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) menekankan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam pengelolaan Hydrogen Refueling Station (HRS) atau Stasiun Pengisian Hidrogen pertama Indonesia. Pihak Kementerian ESDM bahkan menyinggung satu program pemerintah yang dulu gagal.
Dalam agenda peresmian SPBU Hidrogen PLN Indonesia Power, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu, awalnya mengatakan kehadiran HRS dapat mendorong berkembangnya ekosistem hidrogen nasional. Namun, ia mengingatkan aspek keamanan turut menjadi hal penting yang harus diperhatikan PLN dalam mengelola HRS.
"Terakhir saya titipkan, ada pawangnya di sini, ada direksi (PLN) di sini, tolong dari segi safety," ucap Jisman di SPBU Hidrogen PLN Indonesia Power, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jisman lantas menyinggung salah satu program pemerintah terkait penggunaan gas untuk transportasi publik sempat gagal bertahun-tahun silam. Ia berharap persoalan serupa tak terulang kembali untuk pengelolaan HRS dan program pengembangan hidrogen sebagai bahan bakar alternatif.
"Dan ada program pemerintah yang tanda petik, kurang berhasil di tahun-tahun sebelumnya terkait penggunaan gas di transportasi ini, di kendaraan pribadi. Ini kurang berhasil. Kami berharap tidak akan terjadi ya, Bu Pipi, untuk hidrogen ini," bebernya.
Oleh sebab itu, Jisman kembali menegaskan bahwa aspek keamanan harus diperhatikan PLN dalam mengelola HRS. Menurutnya, jika isu keamanan stasiun pengisian sudah mencuat, akan sulit untuk memulihkan kepercayaan masyarakat guna mendorong penggunaan bahan bakar hidrogen.
"Jangan sampai nanti ada kesan atau ada naik ke permukaan isu-isu safety di hidrogen ini. Susah untuk mempertahankan trust atau kepercayaan itu kepada masyarakat. Itu yang saya titipkan. Terima kasih," pungkasnya.
(das/das)
