.webp)
Rapat antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan Komisi VII sempat memanas karena Komisi VII mengkritik program pembagian alat masak listrik (AML) atau rice cooker gratis.
Mulanya sejumlah anggota mengeluhkan karena banyak daerahnya yang tidak penuh mendapatkan rice cooker gratis. Selain itu juga mengeluhkan persyaratan perlunya tanda tangan kepala desa. Cecaran disampaikan untuk Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI-Perjuangan Mercy Chriesty mengatakan bahwa syarat harus dibutuhkannya tanda tangan kepala desa malah membuat tambah sulit. Karena syarat itu jadi besinggungan dengan politisasi atu perpartaian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Urusan dengan persetujuan kepala desa, maksudnya apaan urusannya? Tapi kita mencoha memenuhi semua kriteria itu, yang terjadi kades-kades ini semua melihat kami sebagai anggota DPR berdasarkan partai-partai kami. Program kami jadi terdiskriminasi karena beda pilihan politik dengan Kades. Karena Kades takutnya kepada Bupati Walikota yang tidak sama benderanya dengan kita," kata dia dalam rapat dengan Kementerian ESDM, Senin (25/3/2024).
Setelah beberapa anggota Komisi VII mengeluh terkait syarat tersebut, kemudian Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrai Muhammad Nasir yang mengungkapkan hasil temuan dan pendapatnya. Nasir mengkritik terkait komunikasi yang dibangun Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan Komisi VII.
Karena berdasarkan pantauannya tidak ada dari pihak Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang turun ke lapangan untuk mengecek kelangsungan program tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ia juga menyentil tidak adanya komunikasi Ditjen Ketenagalistrikan dan menyarankan agar program ini diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Mungkin pimpinan kirimkan surat ke BPK untuk audit proyek ini karena tidak tepat sasaran dan kenapa diciptakan proyek yang tidak punya tanggung jawab ini? Karena kita tidak menemukan komunikasi antara Komisi VII dan Kementerian Ditjen Gatrik. Yang bertanggung jawab siapa? penanggungjawabnya, siapa pimpro, siapa yang ditugaskan dari Kementerian ESDM yang ada di lapangan untuk bersama-sama komisi VII menerima barang tersebut?" kata dia.
Nasir menyebut, di lapangan dirinya hanya bertemu dengan pihak PT Pos yang memang menjadi penyalur di lapangan untuk rice cooker gratis tersebut. Namun, dirinya mempertanyakan lagi di mana posisi pihak Kementerian ESDM di lapangan.
Lalu Nasir pun mencecar lagi terkait pihak yang ditunjuk oleh Dirjen Ketenagalistrikan tersebut. Dia memaksa untuk disebutkan namanya.
"Siapa? kemarin saya telepon dan apa jawabannya? Di bawah dia siapa yang tanggungjawab dan siapa di lapangan seperti EBT ini? Ini barang anggaran negara. Saya tanya siapa terima barang kementerian yg ada di lapangan sebut namanya!" ujar Nasir.
Kemudian, Jisman menjawab bahwa dirinya harus mengecek ulang terkait detail siapa pihak yang diutus di lapangan terkait penyaluran rice cooker.
"Mohon maaf kami kroscek pak," kata Jisman.
Jisman juga mengatakan kembali bahwa penyaluran memang diserahkan kepada PT Pos untuk ke seluruh Indonesia.
"Izin pak pengadaan di kami kemudian pendistribusiannya karena ini jauh sekali jadi kita berikan ke PT pos untuk dilakukan kontrak," terang Jisman.
Karena geram dengan jawaban Jisman, Nasir pun menyampaikan bahwa Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu harus dicopot dan diganti karena menurutnya tidak bisa mempetanggungjawabkan program rice cooker gratis tersebut.
"Melalui forum ini Dirjen ini harus diganti karena nggak bisa jalankan regulasi anggaran. Anda buat anggaran main-main karena ini utang negara. Jangan main-main. Semua regualsi di dapil kami jadi masalah, kelimpungan kami lihatnya. Ditelpon, udah dibagi dan kami tidak dikonfirmasi tentang barang ini," ujar Nasir.
(ada/hns)
