Anggota DPR Sentil Rice Cooker Gratis, Ada yang Minta Dirjen ESDM Dicopot

Anggota DPR Sentil Rice Cooker Gratis, Ada yang Minta Dirjen ESDM Dicopot

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 26 Mar 2024 08:00 WIB
Infografis 6 syarat penerima rice cooker gratis
Ilustrasi/Foto: Infografis/Fuad Hasim

Jisman juga menjelaskan bahwa penyaluran memang diserahkan kepada PT Pos untuk ke seluruh Indonesia. "Izin pak pengadaan di kami kemudian pendistribusiannya karena ini jauh sekali jadi kita berikan ke PT pos untuk dilakukan kontrak," terang Jisman.

Nasir tidak puas dengan jawaban Jisman. Ia menyampaikan bahwa Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu harus dicopot dan diganti karena menurutnya tidak bisa mempetanggungjawabkan program rice cooker gratis tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melalui forum ini Dirjen ini harus diganti karena nggak bisa jalankan regulasi anggaran. Anda buat anggaran main-main karena ini utang negara. Jangan main-main. Semua regulasi di dapil kami jadi masalah, kelimpungan kami lihatnya. Ditelepon, udah dibagi dan kami tidak dikonfirmasi tentang barang ini," ujar Nasir.

Program Rice Cooker Dipolitisasi

Anggota Komisi VII menyoroti aturan perlunya tanda tangan kepala desa yang memuat persetujuan data calon penerima rice cooker gratis. Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Mercy Chriesty mengatakan, syarat tersebut membuat tambah sulit karena syarat itu jadi bersinggungan dengan politisasi .

ADVERTISEMENT

"Urusan dengan persetujuan kepala desa, maksudnya apa urusannya? Tapi kita mencoba memenuhi semua kriteria itu, yang terjadi kades-kades ini semua melihat kami sebagai anggota DPR berdasarkan partai-partai kami. Program kami jadi terdiskriminasi karena beda pilihan politik dengan kades, karena Kades takutnya kepada Bupati Walikota yang tidak sama benderanya dengan kita," kata dia.

Hal ini juga dikeluhkan oleh Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Bambang Patijaya, yang mengatakan implementasi syarat tanda tangan kepala desa sangat sulit dilakukan. Ia mengamini keterangan Mercy soal adanya politisasi.

"Pak, program ini kalau menurut saya masalahnya itu validasi, kemudian ketika kita proses pendistribusiannya minta tanda-tangan susah setengah mati. Jika program masyarakat dipolitisasi saya mendapati kabupaten tertentu lurahnya menolak untuk tanda tangan, karena bupatinya beda bendera dengan saya. Ini kan repot," pungkasnya.

Simak Video 'Cek Syarat Penerima Rice Cooker Gratis dari Pemerintah':

[Gambas:Video 20detik]




(ada/ara)

Hide Ads