.webp)
Menteri ESDM Arifin Tasrif was-was harga minyak dunia bisa tembus US$ 100 per barel. Hal ini bisa terjadi karena kondisi geopolitik dunia yang memanas imbas konflik Iran Vs Israel yang berpotensi membuat gejolak di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya paska serangan balasan Iran ke Israel pemerintah masih memantau keadaan. Bila sampai eskalasi terjadi, misalnya serangan balasan Israel ke Iran dan membuat banyak negara ikut berperang maka jalur kargo pengiriman logistik akan terganggu.
Termasuk pengiriman minyak dunia yang diimpor dari timur tengah ke Indonesia. Arifin khawatir bila harga minyak benar-benar akan menyentuh level US$ 100 per barel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ada eskalasi nah itu mungkin nanti ya kargo-kargo yang berada di Terusan Suez, Selat Hormuz itu kan bisa terganggu, nah kalau itu terganggu pasti suplai terganggu ini yang bisa menyebabkan kekurangan produksi. Biaya logistik naik, harga minyak dinaikkan. Aduh kita berharap jangan sampai seperti kaya COVID-19 dulu itu di atas US$ 100," papar Arifin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).
Menurutnya dampak kenaikan harga minyak memang akan sulit diredam. Utamanya dampaknya ke pembengkakan subsidi BBM.
Pemerintah sendiri sudah ada rencana jangka panjang untuk mencari dan menggunakan alternatif energi selain minyak bumi. Namun, untuk bisa digunakan memerlukan waktu banyak.
"Ini susah, karena itu kan balik ke faktor yang sulit kita kendalikan ya. Harga minyak sama kurs, dua-duanya. Jadi kita harus lakukan satu efisiensi apa yang bisa kita lakukan, kemudian alternatif energi apa energi yang bisa kita manfaatkan di dalam negeri untuk bisa menggantikan itu. Dampak (subsidi bengkak) itu bisa kita redam," jelas Arifin.
Yang jadi masalah bila harga minyak naik, potensi subsidi energi akan membengkak. Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM menjelaskan pihaknya sudah membuat hitung-hitungan seberapa besar bengkak subsidi yang bisa terjadi.
Apabila ICP menyentuh US$ 100 per barel maka subsidi dan kompensasi BBM akan meningkat menjadi Rp 249,86 triliun dari asumsi APBN 2024 yang hanya di angka Rp 160,91 triliun. Sementara itu untuk subsidi LPG juga diramal membengkak menjadi Rp 106,28 triliun dari awalnya Rp 83,27 triliun.
"Kami juga telah melakukan simulasi-simulasi dampak ini, dengan berbagai parameter. Mulai dari kurs, ICP, dan faktor eksternal lain bahwa ini loh dampaknya, kemudian ini diharapkan dengan masukan ini bisa diambil keputusan," sebut Tutuka.
(hal/das)
