Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengirim surat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk 2025.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan pihaknya sudah bersurat dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan untuk proyeksi volume Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
"BPH sudah mengirim surat ke Dirjen Anggaran Kemenkeu (pada) 6 Februari 2024 terkait parameter perhitungan subsidi JBT (Jenis Bahan Bakar Tertentu) dan LPG 3 kg serta kompensasi BBM untuk penyusunan outlook anggaran 2024, RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2025, dan MTBF (Mean Time Between Failure) 2026-2029," kata Erika dalam Rapat Dengan Pendapat bersama Komisi VII di Komplek DPR RI, Senayan Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Erika kemudian merinci sejumlah proyeksi tersebut. Pertama untuk proyeksi kuota JBT Minyak Solar pada 2025 berkisar di angka 18,33 sampai 19,44 juta kiloliter (KL). Kemudian, untuk Minyak Tanah berkisar di angka 0,514 sampai 0,546 juta KL, dan terakhir untuk JBKP Pertalite berkisar di angka 31,33 sampai 33,23 juta KL untuk 2025.
Erika menjelaskan bahwa penentuan batas batas bawah untuk ketiga komoditas tersebut menggunakan model statistik regresi dengan data historis konsumsi BBM dan parameter produk domestik bruto (PDB) per kapita serta asumsi pertumbuhan ekonomi 2025.
"Sedangkan batas atas menggunakan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data penjualan BBM, serta asumsi pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Berdasarkan keterangan Erika, ini berarti jumlah kuota BBM bersubsidi akan meningkat pada 2025. Sebab, menurut catatan detikcom, jumlah kuota JBT Minyak Tanah pada 2024 adalah 0,5 juta KL, JBT Minyak Solar memiliki kuota 17,8 juta KL. Sedangkan untuk kuota JBKP Pertalite, mencapai angka 31,7 juta KL.
(rrd/rir)