Sejumlah ormas keagamaan memutuskan tidak menerima tawaran pemerintah mengelola tambang. Beberapa yang menyatakan menolak seperti Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya belum mendapatkan keterangan resmi terkait penolakan tersebut. Dia menambahkan, satu ormas keagamaan menerima tawaran tersebut.
"Belum, resminya sih belum, tapi baru satu yang nerima, kan?" kata Arifin di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2024).
Sebelumnya, Ketua KWI dan Uskup Agung Jakarta Prof Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo mengatakan, pihaknya memilih tegak lurus sebagai lembaga keagamaan.
"Dalam konteks tawaran negara bahwa lembaga keagamaan akan diberikan atau menjadi pemegang WIUP/IUP, KWI bersikap lebih memilih sikap tegak lurus dan konsisten sebagai lembaga keagamaan yang melakukan pewartaan dan pelayanan demi terwujudnya tata kehidupan bersama bersama yang bermartabat," katanya kepada detikcom, Senin (10/6).
Dia mengatakan, KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian agar segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan Gereja Katolik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum/kebaikan bersama serta menjaga keutuhan ciptaan alam semesta. Sebagai lembaga keagamaan Gereja Katolik, KWI lebih memilih untuk memantau secara kritis dan bijak berbagai realita pembangunan yang sedang berlangsung.
"Gereja Katolik selalu mendorong supaya tata kelola pembangunan taat asas pada prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Karena itu KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut," paparnya.
Sementara, Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom mengatakan, pihaknya mengapresiasi niat baik presiden memberikan IUP kepada lembaga keagamaan. Menurutnya, hal itu sebagai komitmen presiden untuk melibatkan masyarakat dalam mengelola kekayaan negeri ini, dan bentuk pengakuan dan penghargaan presiden kepada lembaga keagamaan.
"Namun demikian, PGI tidak menyediakan diri untuk ikut dalam pengelolaan tambang," ungkapnya.
Simak juga Video: Ribut-ribut soal Ormas Agama Garap Tambang, Bahlil: Maunya Apa Sih?
(acd/ara)