.webp)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.
Bahlil mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk menjaga operasional Freeport ke depan, khususnya setelah IUPK yang dimiliki perusahaan itu habis masa berlaku yakni sampai 2041 nanti.
"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan (IUPK), karena 2041 selesai (IUPK yang saat ini dimiliki), kalau tidak siapa yang mengelolanya?," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bersamaan dengan proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah berencana untuk menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%, dari sebelumnya 51%.
Menurut Bahlil, keputusan ini diambil setelah pemerintah melihat bagaimana Indonesia mendapat banyak keuntungan setelah membeli 51% saham perusahaan pada 2018 lalu. Bahkan modal sebesar US$ 4 miliar yang digunakan negara saat itu sudah kembali hanya dalam kurun waktu 6 tahun.
"Terus saham negara sekarang sudah 51%, nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah saham 10%, jadi total saham negara negara Freeport itu sebesar 61%" ucapnya lagi.
"Waktu pemerintah ambil alih Freeport 51%, kurang lebih sekitar US$ 4 miliar dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun, Insya Allah 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point, jadi kita sudah untuk mengambil alih Freeport sekarang," jelasnya lagi.
Bahlil kemudian mengatakan dengan perpanjangan IUPK dan penambahan jumlah saham ini, Indonesia bisa mendapatkan untuk yang lebih besar lagi dari hasil produksi tembaga dan emas Freeport.
"Jadi kita ingin, dia menghasilkan apa, 600 ribu ton katoda tembaga, emasnya 60 ton dari 3 juta ton konsentrat. Supaya apa? ini pendapatannya untuk negara kita, jangan kita di-abuleke (dibohongi) lagi," ucap Bahlil.
(fdl/fdl)
