Sinergi Pemerintah dan BUMN dalam Penerapan Just Energy Transition

Berbagai pihak saat ini terus mendorong transisi energi. Termasuk di antaranya pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mendorong pengelolaan energi dan berinovasi untuk transisi energi yang berkeadilan (just energy transition).

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah menggenjot upaya Net Zero Emission (NZE). Visi ini ditargetkan terwujud pada 2060.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu transisi energi. Per tahun 2021, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat emisi sektor energi Indonesia sebesar 530 juta ton CO2e.

"Sehingga urgent buat kita untuk segera melakukan langkah-langkah yang perlu, yang penting, untuk bisa menjalankan transisi kita nih. Program-program itu baik dari sisi supply maupun sisi demand," ujar Kepala Badan Survei dan Pengujian KEBTKE, dalam keterangan tayangan detikSore 'Just Energy Transition', Senin (22/7/2024).

Harris menyebut Indonesia sudah menyambut baik kendaraan-kendaraan berbahan bakar listrik, khususnya roda dua. Bahkan, pemerintah sudah membuat program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan motor listrik.

Adapun program yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2023. Dalam hal ini, pemerintah memberikan subsidi Rp 10 juta per kendaraan dari sebelumnya Rp 7 juta.

"Moga-moga program ini bisa terus bergulir dan pemerintah sebenarnya juga sudah memberikan dukungan pembiayaan untuk konversi ini, Rp 10 juta per kendaraan," kata Harris.

Sementara itu, Executive Vice President Perencanaan Sistem PLN Warsono dari PLN menegaskan komitmen pihaknya untuk melakukan transisi energi yang komprehensif, termasuk peningkatan signifikan dalam pengembangan energi terbarukan.

PLN berencana untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dari 13-14% menjadi 69%, menuju target NZE. Angka tersebut cukup realistis mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan just energy transition.

"Pertama, renewable energy certificate. Ada sebutannya green product, kalau teman-teman ekspor ke eropa, itu bahannya diminta. Jadi pelaku industri atau pengusaha bisa mengaku produknya dari listrik yang 'green'," kata Warsono.

"Yang kedua adalah kita membangun ekosistem terkait dengan electric vehicle atau kendaraan listrik dan menyiapkan infrastruktur untuk kendaraan listrik yang kita sebut dengan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik untuk Umum)," sambungnya.