.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku pernah disentil oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). Hal itu dikarenakan pemerintah membesar-besarkan proyek hilirisasi atau pembangunan smelter nikel di dalam negeri yang dianggap menguntungkan asing.
"Saya pernah disentil oleh Pak JK. 'Lil, itu investasi nikel itu jangan dibesarkan-besarkan karena yang dapat untung banyak kan bukan dalam negeri, (tapi) luar negeri, nilai tambahnya itu luar negeri'," kata Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).
Dalam pandangan Bahlil, hilirisasi nikel justru memberikan kontribusi besar ke perekonomian Indonesia. Pasalnya 85-90% izin tambang nikel dimiliki pengusaha dalam negeri termasuk BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Bahlil mengakui dari sisi industri, 85% pengolahan nikel masih dikuasai oleh asing. Hitungannya butuh ekuitas 30-40% untuk menjalankan pengolahan nikel, namun dana sebesar itu sulit didapatkan.
"Untuk industri, itu saya jujur mengatakan dikuasai 85% oleh asing. Kenapa? Karena memang untuk kredit investasi, di awal untuk industri, itu perbankan luar negeri yang lebih berminat daripada di dalam negeri," katanya.
Dengan begitu, kata Bahlil, ungkapan JK perihal nilai tambah yang didapatkan asing tidak salah. Menurutnya, agar Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah, perlu peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam memberikan pinjaman ke industri nikel dalam negeri.
"Bagaimana caranya agar mau semuanya kembali ke revenue semuanya? Oh gampang aja. Seluruh investasi yang terkait dengan hilirisasi daripada industri, dibiayai semuanya oleh bank dalam negeri. Khususnya Himbara. Selesai soal," kata Bahlil.
Simak juga Video 'Arsjad Ungkap Isi Pertemuan dengan Anindya-Bahlil':
(aid/ara)
