.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyederhanakan proses perizinan penggunaan air tanah. Regulasinya tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Air Tanah.
"Dengan adanya launching perizinan air tanah adalah awal dari kita melakukan penataan dan juga untuk selanjutnya bagaimana pemanfaatan air tanah, baik untuk kebutuhan pembangunan kebutuhan masyarakat dan juga keberlanjutan lingkungan ke depan bisa terjaga dengan baik," kata Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung dalam acara Launching Perizinan Air Tanah di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (8/1/2025)
Adapun proses penyederhanaan dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan dengan mengintegrasikan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Jumlah persyaratan yang yang semula 13 kini menjadi 3 saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Yuliot, pemerintah mewajibkan pelaku usaha tertentu yang memanfaatkan air tanah agar mengajukan izin resmi. Hal itu demi memastikan keberlanjutan sumber daya air agar dapat terjaga.
Yuliot juga menyebut sejumlah industri perlu mengajukan izin penggunaan air tanah kepada pemerintah. Beberapa di antaranya adalah industri makanan, kesehatan, penerbangan, pertanian, hingga perikanan.
"Jadi untuk industri makanan, industri kesehatan, untuk industri penerbangan, pertanian, kelautan dan perikanan itu memerlukan izin penggunaan air tanah," tuturnya.
Sementara itu, ada juga kategori pihak yang tidak memerlukan izin penggunaan air tanah. Misalnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan ketentuan penggunaan kurang dari 100 meter kubik per bulan per kepala keluarga.
Lalu ada instansi pemerintah, rumah ibadah, pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha, hingga pemanfaatan air ikutan dan/atau dewatering kegiatan eksplorasi & eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, atau panas bumi.
Meski ada penyederhanaan izin, Yuliot menegaskan pemerintah tetap melakukan pengawasan agar tidak terjadi eksploitasi. Pemerintah akan tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan, termasuk cadangan air tanahnya. Sanksi akan dikenakan bagi yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran.
"Jadi kita akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, termasuk cadangan air tanahnya, kemudian kebutuhan pelaku usahanya, dari kebutuhan pelaku usaha, jadi kemudian kita untuk izinnya disesuaikan dengan kebutuhan, jadi supaya tidak dilakukan eksploitasi berlebihan," ujar Yuliot.
"Kemudian ini kan nanti kita juga pasang meteran, jadi pada saat pemanfaatan itu berlebih, nanti kita juga ada pengawasan khusus untuk itu," tambah dia
Simak juga video: Bahlil Ungkap Upaya RI Tingkatkan Lifting Migas: Perkuat Sumur-sumur
