Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah Indonesia kini fokus mengedepankan lembaga keuangan dalam negeri untuk mendanai proyek sektor hilirisasi. Langkah tersebut diambil lantaran selama ini pembiayaan sektor hilirisasi lebih dominan didanai oleh pihak asing.
Bahlil mengatakan hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar hasil dari sektor hilirisasi agar lebih banyak dinikmati di dalam negeri.
Selain itu, ia ingin mengurangi persepsi yang ada di masyarakat terkait sektor hilirisasi lebih banyak dikuasi oleh pihak asing.
"Kami merumuskan tentang pembiayaannya agar lebih dulu dilakukan di dalam negeri supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya itu perlahan-lahan kita akan kurangi," kata Bahlil usai rapat koordinasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi di Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).
Adapun sebelumnya, Bahlil juga menyampaikan porsi pendanaan proyek hilirisasi di era pemerintahan Prabowo Subianto dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat kecil. Bahlil memastikan akan mencari sumber pendanaan lain, termasuk melibatkan swasta maupun perbankan.
Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pecepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Melalui Kepres tersebut, ada opsi pendanaan hilirisasi melalui biaya negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Satgas ini juga diperintahkan lewat Kepres adalah merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan atau APBN," kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).
Salah satu implementasi penggunaan APBN untuk hilirisasi, yakni mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, dia menekankan pendanaan dari APBN menjadi opsi terakhir.
Dia menegaskan Satgas mendorong sumber pendanaan lain, termasuk melibatkan swasta. Menurut Bahlil, Internal Rate of Return (IRR) dari proyek hilirisasi cukup bagus sehingga dapat menarik minat swasta.
"Tapi itu kan opsinya kecil sekali. Kami dari Satgas berpikir bahwa untuk hilirisasi ini sekecil mungkin untuk kita hindari memakai dana APBN. Sekecil mungkin. Tapi yang urusan ekonomi dalam konteks hilirisasi, kita harus mencari inovasi, harus mencari uang dari swasta murni, bisa dari pasar modal atau dari perbankan," terang Bahlil.
(kil/kil)