Rusia Tawarkan Proposal Pembangunan Pembangkit Nuklir di RI

Indonesia berencana akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), sebagai bagian dari peta jalan untuk mendorong proses transisi energi. Salah satu negara yang telah mengajukan proposal kerja sama ialah Rusia,

Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia menargetkan akan memiliki 75 gigawatt (GW) pembangkit listrik dari energi baru terbarukan. Sebagian di antaranya diharapkan dari PLTN.

"75 GW itu diharapkan dari energi terbarukan, renewable energy. 4,3 GW itu diharapkan dari nuklir," ujar Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selasar dengan rencana tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah berdiskusi dengan delegasi Rusia membahas sejumlah hal. Hal ini juga termasuk pengembangan nuklir di Indonesia.

"Kemarin pembicaraan antara delegasi Rusia dan Pak Prabowo dan tim, itu juga termasuk nuklir. Kita mau bangun nuklir. Dan Rusia menawarkan salah satu proposal yang paling bagus menurut orang-orang teknis," ujarnya.

Hashim mengatakan, secara keseluruhan, dalam 5 tahun ke depan ditargetkan akan ada penambahan kapasitas pembangkit energi sebesar 103 GW, atau 7 GW per tahun. Selain nuklir, sekitar 20-22 GW ditargetkan berasal dari gas.

"Ini kita harapkan dari pelaku-pelaku seperti BP, Exxon, mudah-mudahan dari Jepang, Inpex, dan lain-lain, bisa menghasilkan. Kalau tidak salah ENI dari Italia, dari Mubadala Energy di Andaman, di Laut Ambalat. Total 103 GW," kata dia.

Ia menambahkan, proyek-proyek tersebut berkemungkinan akan mendapat dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Meski demikian, pemerintah tetap berharap dukungan dari investor-investor asing juga akan semakin bertambah.

"Jadi kalau bisa Danantara ini menjadi co-investor dengan investor luar negeri. Danantara jangan 100%. Saya dengar Qatar, Abu Dhabi, China, negara-negara Eropa tertarik. Maka Danantara menjadi perannya jadi co-investor juga menjamin kepada investor luar negeri bahwa negara ikut pikul risiko dan bertanggung jawab untuk sukses dari proyek-proyek ini," ujar Hashim.