Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral RI (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan terkait polemik Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas melon yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan ada mafia yang tidak ingin rakyat dapat harga gas melon murah.
"Sekarang saya lagi mau tata agar yang nakal-nakal ini tidak boleh lagi terjadi. Cuma kalau kita mau tata ada oknum-oknum mafia yang tidak ingin untuk rakyat dikasih harga murah. Maunya mahal-mahal saja," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Senin (10/3/2025).
Hal tersebut disampaikannya saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (10/3). Akibat ulah para mafia itu, kata Bahlil, harga LPG 3 Kg jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Bahlil tengah mengupayakan tata kelola penjualan gas melon agar subsidi tepat sasaran, tidak dikorupsi oleh pihak manapun. Bahlil menegaskan negara sudah membayar subsidi per tabung itu Rp 36.000.
Bahlil menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sudah tegas meminta agar seluruh subsidi tepat sasaran. Tujuannya adalah demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kami menteri-menteri ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk meluruskan, agar semua subsidi itu sampai ke rakyat," jelas," tegas Ketum Partai Golkar tersebut.
Bahlil pun meminta dukungan kepada semua pihak, terutama Pondok Pesantren Darut Tauhid agar tata kelola LPG subsidi yang tengah digodoknya bisa segera rampung dan berjalan lancar tanpa menimbulkan gesekan di publik. Ia pun bertanya kepada santri soal persetujuannya.
"Setuju kan?," tanya Bahlil.
"Setuju," jawab santri dan tokoh di Pondok Pesantren Darut Tauhid.
Lebih lanjut, Bahlil juga membahas upaya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 Kg yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap penyaluran dan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar aturan.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan LPG subsidi secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, subsidi yang diberikan dapat digunakan secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
(akd/akd)