Pada November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencananya agar Indonesia mengembangkan reaktor nuklir sendiri. Hal tersebut disampaikannya dalam Indonesia-Brazil Business Forum di Rio de Janeiro, Brasil.
Selaras dengan rencana tersebut, Prabowo juga mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan Brasil di sektor energi.
"Kami berencana untuk merancang dan memproduksi reaktor nuklir kami sendiri. Jadi kami juga dapat bekerja sama dengan industri Brasil," kata Prabowo, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
Menanggapi hal ini, Kepala Desk Energi GREAT Institute, menyarankan agar Presiden Prabowo segera membentuk Direktorat Jenderal Ketenaganukliran. Hal ini dinilai penting untuk menunjang rencana pengembangan reaktor nuklir.
"Pemerintah harus segera membentuk Direktorat Ketenaganukliran untuk mewujudkan rencana mendirikan reaktor nuklir 250 MW sebagai langkah awal dari target 35 GW pada tahun 2032," ujar Turino dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).
Selain itu, Turino menilai perlunya BUMN PT. Industri Nuklir Indonesia diberikan tanggung jawab merealisasikan pembangunan nuklir tersebut. "Tanggung jawab realisasi pembangunan nuklir Indonesia bisa diserahkan kepada BUMN, yaitu PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI)."
Pernyataan Turino tersebut merupakan bagian kesimpulan FGD diskusi "Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir" yang diselenggarakan GREAT Institute di Jakarta , Rabu, 30/4 siang tadi di bilangan Gunawarman.
Sementara itu Guru Besar IT, Sidik Permana, menekankan agar Satgas Percepatan Pembangunan PLTN perlu direalisasikan.
"Presiden Prabowo harus mempunyai kerangka waktu yang jelas dan tepat. Sebab, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, seperti Jepang, India dan Korea, yang sama-sama memulai riset nuklir sejak tahun 1960an, saat ini sudah merealisasikan PLTN tersebut, sementara Indonesia gagal," kata Sidik.
(fdl/fdl)