.webp)
Organisasi keagamaan Muhammadiyah hingga kini belum mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemberian izin ini belum keluar oleh Kementerian ESDM lantaran belum ada wilayah tambang yang dikelola organisasi tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai dirinya menyerahkan dokumen pra-studi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi oleh Satgas Hilirisasi kepada Danantara di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Bahlil mengatakan saat ini Kementerian ESDM tengah mencari lokasi tambang yang dinilai cocok untuk dikelola oleh Muhammadiyah. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan ketimpangan dengan ormas lain seperti dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang telah mendapatkan lahan eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Muhammadiyah itu kan kita kemarin sudah kita dorong, tapi kita lagi mengkaji kembali, yang harus kita kasih itu kan harus yang bagus. Jangan sampai yang jelek. Kalau yang kurang bagus, kan sayanya nggak adil dong. Lagi kita carikan yang bagus," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Bahlil mengatakan bahwa sebelumnya Kementerian ESDM telah mendorong untuk Muhammadiyah mengelola eks tambang Adaro. Namun, Bahlil mengatakan setelah dicek lebih lanjut, lokasi tersebut dinilai belum memenuhi kriteria optimal.
"Kan tim saya lagi mengecek, kemarin kan kita dorong untuk ke eks Adaro, tapi setelah dicek, data yang untuk sementara yang masuk ke saya agaknya masih harus butuh pendalaman. Karena kita ingin kasihnya yang bagus, kan NU punya kan bagus, Muhammadiyah juga harus yang bagus. Supaya niat baik kita itu sejalan dengan apa yang kita eksekusi," katanya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyampaikan Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk. Bahlil mengatakan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B. NU mendapatkan WIUPK di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26.000 hektar.
"Kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks Adaro," kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1) lalu.
Muhammadiyah sebelumnya mendapatkan tawaran tiga wilayah tambang yakni eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung atau Arutmin. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.
"Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi, kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami," ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) lalu.
Tonton juga video "Tak Berizin, Pertambangan Pasir di Pulau Citlim Riau Dihentikan KKP" di sini:
(acd/acd)
