.webp)
Sebanyak 5.700 desa di Indonesia ternyata belum teraliri listrik. Permasalahan itu ditargetkan bisa selesai dalam waktu kurang lebih lima tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membahas permasalahan listrik desa itu bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pembahasan dilakukan terkait kebutuhan anggaran.
"Kita membahas untuk menindaklanjuti arahan bapak presiden untuk listrik desa karena kita kan tahu ada sekitar 5.700 desa yang belum (teraliri listrik), 4.400 dusun, tambah 68 titik yang lain. Nah target Bapak Presiden kan kurang lebih sekitar lima tahun harus selesai. Itu yang tadi kita bahas sama Ibu Menteri Keuangan," kata Bahlil di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil meminta Sri Mulyani menyiapkan anggaran program listrik desa untuk jangka panjang agar ada perencanaan yang komprehensif dan terukur.
"Bukan permintaan tambahan anggaran, anggarannya harus disiapkan untuk listrik desa. Supaya kita ingin ada satu perencanaan yang komprehensif, yang terukur dan tidak boleh diulangi-ulangi lagi. Jangan listrik desa dijadikan sebagai isu terus-menerus. Kita ingin untuk menyelesaikan dengan baik," imbuhnya.
Bahlil menyebut kebutuhan anggaran program listrik desa akan dibahas lebih lanjut. "Masih ada (anggaran saat ini), tapi kan untuk bicaranya jangka panjang. (Kebutuhan anggaran) nanti kita bahas, ya," imbuhnya.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) membidik 10.068 desa terlistriki sepanjang tahun 2025 hingga 2029. Rencana tersebut membutuhkan investasi tambahan sebesar Rp 42,3 triliun.
Saat ini PLN bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sedang menyusun peta jalan. Pihaknya telah menghitung besaran dana tersebut dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), hingga ke tingkat kecamatan.
"Itu sudah disampaikan dan Bapak Presiden menyampaikan akan dialokasikan budget sebesar Rp 42,3 triliun tersebut, sehingga roadmap ini kami juga sudah punya," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (14/5/2025).
