.webp)
Pemerintah tengah menyiapkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total mencapai 100 gigawatt (GW). Nantinya, PLTS tersebut dikelola Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pembangunan PLTS ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses listrik ke seluruh desa di Indonesia, serta mendukung energi baru terbarukan.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harus membangun listrik energi baru terbarukan dari tenaga matahari. Ke depan akan kita bangun kurang lebih sekitar 100 gigawatt," kata Bahlil saat ditemui di Hotel Mulai, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil mengatakan rencana ini akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan bisa dimulai secepat mungkin. "Lebih cepat lebih baik ya. Dan ini dilakukan bertahap," katanya.
Ia menjelaskan PLTS dinilai sebagai solusi paling cocok karena lebih cepat dibangun dan cocok untuk wilayah terpencil. Hanya saja, karena PLTS hanya dapat menghasilkan listrik secara optimal pada siang hari. Oleh karena itu ia mengajak para pelaku di industri baterai untuk melakukan investasi pada program tersebut.
"Nah ini salah satu opportunity baru bagi pemain baterai karena PLTS itu kan cuma 4 jam pada saat siang hari. Selebihnya kan dia harus disimpan lewat baterai. Pada saat malam baterai yang main. Nah ini saya lihat, saya kasih gambaran bahwa peluang pasar di Indonesia itu cukup besar," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah akan menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi baru terbarukan. Salah satu yang tengah dikaji, melalui Kopdes pemerintah ingin membangun panel surya di 80.000 desa.
Hal ini salah satu visi-misi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai swasembada energi. Tidak hanya itu, dengan energi terbarukan, Indonesia bisa mengurangi subsidi energi yang setiap tahunnya menelan US$ 25 miliar.
"Sedang kita kaji,di 80.000 desa yang nanti kita akan bangun 1 ha sampai 1,5 hektare solar panel berbasis desa, kecamatan, kabupaten. Jadi, punya energi yang mandiri," kata dia dalam Green Energy Impact di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).
Untuk pembangunan panel surya di 80.000 desa ini membutuhkan dana US$ 100 miliar atau Rp 1.627 triliun (kurs Rp 16.270). Angka itu setara subsidi energi selama empat tahun.
Meski biaya yang dikeluarkan untuk solar panel sangat tinggi, Zulhas meyakini setelah pembangunan itu, Indonesia bisa mengurangi subsidi energi.
"Memang diperlukan kira-kira US$ 100 miliar sudah dihitung. Artinya kalau US$ 100 miliar, 4 tahun subsidi, itu sudah bisa bayar.Berarti kita tahun ke-5, tahun ke-6, sudah nggak perlu subsidi lagi," terangnya.
Simak juga Video: Zulhas Jawab Kendala Utama Pengembangan Kopdes Merah Putih
