Pemerintah akan melegalkan tambang emas di Sekotong, Lombok Barat. Melalui kerja sama antara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), pemerintah daerah Lombok Barat, dan penegak hukum setempat, tambang tersebut akan dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Wakil Kepala I BP Taskin Nanik S. Deyang mengatakan sebelumnya tambang emas itu digarap oleh perusahaan China secara ilegal. Di sisi lain, masyarakat Sekotong hanya menjadi penonton dan tidak mendapatkan pendapatan dari harta karun yang dimiliki.
Nanik menyebut perusahaan China tersebut telah angkat kaki berkat langkah tegas yang dilakukan Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan. Saat ini, bekerja sama dengan BP Taskin, tercetus gagasan agar tambang tersebut dikelola oleh Kopdes.
"Akhirnya dengan kerja sama dengan BP Taskin-Pak Kapolda ini membuat 60 koperasi di Sekotong, Lombok Barat. Satu koperasi beranggotakan 500 orang," kata dia dalam konferensi pers yang diselenggarakan Kantor Komunikasi Kepresidenan tentang Progres Sejumlah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).
Nanik mengungkap 500 orang itu merupakan pekerja yang sebelumnya bekerja di tambang tersebut saat masih dikelola perusahaan China. Ia memastikan para pekerja dapat bekerja kembali di bawah naungan Kopdes.
Dia juga meyakini langkah ini akan memberikan kepastian gaji yang cukup tinggi bagi para pekerja.
"Orang yang tadinya bekerja, kemudian tidak bekerja, dan semua anggotanya ini 500 orang ini orang miskin semua. Jadi orang yang tadinya tidak bekerja, dengan koperasi ini bisa dapat pendapatan kira-kira Rp2,5 juta-Rp3 juta, itu di atas UMR Lombok per bulan," ungkapnya.
Saat ini perizinan atau legalitas penggarapan tambang untuk koperasi tersebut masih dalam proses. Ia pun meminta agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dapat segera memberikan izin tambang untuk Kopdes di Lombok Barat.
"Saya berharap juga Pak Bahlil ini agar segera juga dikeluarkan izin penambangan rakyat di Lombok. Ini sudah ada beberapa yang dikeluarkan untuk koperasi. Tapi ini ada 60 koperasi, mudah-mudahan segera juga bisa dikeluarkan. Apalagi kemarin juga sudah rakyat dibolehkan untuk menambang minyak. Mudah-mudahan ini untuk tambang emas," jelasnya.
Namun, Nanik mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan Kopdes mengelola tambang emas sendirian. Pemerintah akan mendorong pengusaha lokal untuk ikut berkontribusi.
"Tentu ada swasta, tapi kecil sekali, hanya 20%. Kenapa harus ada swasta? Karena kan harus ada yang beli ekskavator, harus ada yang beli mesin-mesin. Karena ini bukan tambang yang besar, tapi tambang rakyat. Jadi memang kita tidak membutuhkan pengusaha yang besar," tuturnya.
Dalam catatan detikbali, langkah memberikan legalitas tambang emas di Sekotong ini menimbulkan respons pro dan kontra. Di sisi lain, Pemerintah Lombok Barat menginginkan legalitas itu diberikan agar bisa membantu perekonomian rakyat daerah yang masih banyak tergolong miskin.
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan Pemkab Lombok Barat terbuka berdiskusi dengan pihak-pihak yang keberatan agar dampak pertambangan bisa diminimalkan.
"Nah kalau ada yang merasa keberatan, mari kita diskusikan, kita hindari dampaknya. Jangan terus ini nggak boleh, nggak boleh. Terus apa yang boleh?," kata LAZ dalam pemberitaan, Kamis (3/7/2025).
LAZ menjelaskan wacana legalisasi tambang emas di Sekotong berawal dari kunjungan Wakil Kepala I BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang, ke lokasi tambang. Ide tersebut diharapkan membawa manfaat bagi warga sekitar.
Menurut LAZ, pembentukan koperasi menjadi salah satu langkah agar hasil tambang bisa dikelola bersama secara legal. Langkah ini juga diambil untuk mengurangi praktik tambang ilegal yang masih marak di Sekotong.
"Kemarin itu ceritanya begini, kita kedatangan wakil ketua BP Taskin, terus muncul gagasan itu. Saya pikir juga bagus, ketimbang sekarang harus liar-liar, iya kan. Apapun kondisinya sekarang tetap juga akan terjadi ilegal itu. Ya sudah kita atur, saya mau," tutur LAZ.
Lihat juga Video: Lahan Pertanian Tercemar, Warga Cihaur Tuntut Penutupan Tambang Emas
(ada/rrd)