Guru Besar UI Nilai Skema B To B Langkah Tepat Jaga Stabilitas Pasokan BBM

Guru Besar Universitas Indonesia Andy N. Sommeng menilai kebijakan Kementerian ESDM yang memfasilitasi skema business to business (B to B) antara Pertamina dan swasta sebagai langkah tepat menjaga stabilitas pasokan BBM nasional. Menurutnya, mekanisme impor BBM B to B memberi keuntungan besar, baik dalam efisiensi logistik maupun penguatan daya tawar Indonesia di pasar global.

"Dengan skema B to B, Pertamina bisa membeli dalam volume besar. Bargaining power kita di pasar internasional lebih kuat, logistik lebih efisien, dan stok nasional lebih aman," ujar Andy dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9/2025).

Andy mengatakan kesepakatan empat poin yang difasilitasi ESDM bersama SPBU swasta seperti Shell, BP, Vivo, ExxonMobil, dan AKR menunjukkan upaya menjaga transparansi dan kepastian pasokan.

Kesepakatan itu mencakup pembelian base fuel dari Pertamina, penggunaan surveyor independen, mekanisme harga terbuka (open book), serta jaminan pasokan bisa masuk maksimal tujuh hari.

Andy menambahkan, Pertamina berperan bukan hanya sebagai importir tunggal, tetapi juga penyangga antara harga minyak global yang fluktuatif dengan kebutuhan domestik.

"Kalau dilepas ke pasar bebas, harga BBM akan dimainkan pasar. Publik, terutama masyarakat kecil, yang akan jadi korban. Negara wajib hadir," ujarnya.

Andy menegaskan, dengan skema impor ini, pemerintah tidak sekadar menjaga pasokan, tapi juga memastikan stabilitas sosial-ekonomi agar masyarakat tidak terbebani gejolak harga.

"Masyarakat perlu tahu bahwa stok nasional aman, harga terkendali, dan tata kelola energi sesuai amanat konstitusi. Itu yang harus jadi pegangan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis klaim adanya pembatasan impor BBM untuk SPBU swasta. Ia memastikan kuota impor justru ditambah 10% dibandingkan 2024.

"Kalau tahun lalu 1 juta kiloliter, tahun ini 1,1 juta kiloliter. Jadi klaim pembatasan tidak tepat. Kalau masih kurang, bisa kolaborasi dengan Pertamina," jelas Bahlil usai rapat terbatas di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Bahlil juga menyebut cadangan BBM nasional saat ini cukup untuk 18-21 hari. Ia menekankan energi adalah cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga wajib dikontrol negara.