Proses negosiasi penambahan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia dinyatakan telah final. Hal itu diungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil menegaskan tambahan saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 12%. Sebelumnya, pemerintah menargetkan tambahan porsi saham Freeport ini di atas 10%.
"Negosiasi tambahan (saham) Freeport sudah, saya nyatakan final, sudah penambahan 12%," ungkap Bahlil saat ditemui wartawan di kawasan Sarinah, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Meski begitu, Bahlil tak menjelaskan kapan tambahan porsi saham tersebut berlaku efektif. Pasalnya, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport saat ini masih berlaku hingga 2041.
"Nanti itu kan paska perpanjangan. Nanti kita lihat. Sekarang kan tambang yang ada sekarang ini kan sampai dengan 2041. Tanggalnya berapa lagi dibicarakan sekarang," terang Bahlil.
Sebagai informasi, penambahan saham pemerintah di Tambang Freeport menjadi bagian dari negosiasi perpanjangan IUPK. Bahlil sebelumnya juga menyebut, penambahan saham ini dikehendaki oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Atas arahan Bapak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar diatas 10%," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
"Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport ya," tutur Bahlil.
Simak Video 'Bahlil Ungkap RI Bakal Bikin Pabrik Etanol, Salah Satunya di Merauke':
(hns/hns)