Pemerintah membidik penambahan kepemilikan saham di Freeport-McMoRan lebih dari 10%. Beberapa waktu lalu, pemerintah mengklaim negosiasi kepemilikan saham Freeport ini telah final dengan penambahan 12%.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, tak menyebut angka 12% tersebut sudah mencapai kesepakatan akhir. Sebab, perpanjangan kontrak tambang Freeport belum dilakukan.
Diketahui, penambahan saham pemerintah di tambang Freeport menjadi bagian dari negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Sementara saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga 2041.
"Saya baru bisa bilang sudah final, kalau memang sudah disepakati, ditanda tangan dalam arti kata begitu," ungkap Tony saat ditemui wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ia menjelaskan, IUPK Freeport masih bisa ditambahkan hingga 20 tahun dengan catatan adanya integrasi sektor hulu dan hilir tambang terkait. Tony pun menegaskan, diskusi penambahan masih terus berlangsung.
"Kalau kami memang masih didiskusikan terus, kalau dikatakan sudah final kan, kalau sudah disepakati, baru mungkin itu dikatakan final, tapi mungkin seperti itulah yang bisa saya sampaikan," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut proses negosiasi penambahan kepemilikan saham pemerintah di Freeport telah final.
"Negosiasi tambahan (saham) Freeport sudah, saya nyatakan final, sudah penambahan 12%" ungkap Bahlil saat ditemui wartawan di kawasan Sarinah, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Meski begitu, Bahlil tak menjelaskan kapan tambahan porsi saham tersebut berlaku efektif. Pasalnya, IUPK Freeport saat ini masih berlaku.
"Nanti itu kan paska perpanjangan. Nanti kita lihat. Sekarang kan tambang yang ada sekarang ini kan sampai dengan 2041. Tanggalnya berapa lagi dibicarakan sekarang," terang Bahlil.
Simak juga Video: Kata Bahlil, Saham Pemerintah di Freeport Bertambah 12%
(fdl/fdl)