Komisi XII DPR RI menyoroti penyaluran BBM subsidi solar di sejumlah wilayah yang setiap hari meyebabkan antrean panjang di SPBU. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Misalkan saja ada Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Alfons Manibui yang menyoroti sedikitnya jumlah SPBU yang bisa menyalurkan solar di Kabupaten Manokwari. Di mana dari enam SPBU yang ada di kawasan itu, hanya dua di antaranya yang bisa melayani pembelian solar.
"Jangan hanya 1-2 SPBU yang dikasih subsidi solar, bikin pemerataan sehingga antrean tidak panjang, saya sedih juga lihat malam sampai pagi. Sampai saya tanya 'dari jam berapa?', 'dari jam 3 malam baru dapat solar ini, jam 11 siang'. Nah tentunya subsidi-nya ditetapkan tapi kalau ada enam SPBU, kasihlah berbagi dengan SPBU yang lain," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (24/11/2025).
Kemudian ada juga Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem, Cheroline Chrisye Makalew, yang mengatakan panjang dan lamanya atrean warga Manokwari saat membeli solar di SPBU sudah terjadi sejak sejak lama. Bahkan wanita kelahiran Papua Barat ini mengaku masalah tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.
Menurutnya salah satu penyebab masalah kelangkaan dan atrean panjang ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah SPBU di kawasan itu yang bisa melayani penyaluran solar. Belum lagi, waktu buka SPBU sangat dibatasi karena berbagai hal, utamanya karena ada keterbatasan kuota harian untuk penyaluran BBM bersubsidi itu yang hanya 10 kiloliter (KL) per hari.
"Terkait dari enam SPBU yang ada di Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari, hanya dua yang PSO. Untuk itu pada saat pertemuan kemarin dengan Dirut Pertamina, saya juga sudah menyampaikan untuk meminta tambahan menjadi tiga," ucap Cheroline.
"Kemudian kota BBM-nya juga dinaikkan dari 10 KL menjadi 15 KL. Kondisi ini kita minta karena antrean panjang yang terjadi di Kabupaten Manokwari ini bukan baru 1-2 bulan atau 1-2 tahun, ini sudah terjadi sejak saya masih sekolah sampai hari ini saya sudah ada duduk di kursi DPR, ini masih terjadi antrian panjang," tegasnya.
Menanggapi hal ini Ketua BPH Migas, Wahyudi Anas, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina Patra Niaga selaku operator SPBU untuk bisa menangani permasalahan sulitnya akses pembelian bahan bakar jenis tertentu di sejumlah daerah.
Termasuk di antaranya sulitnya akses membeli solar di Kabupaten Manokwari akibat jumlah SPBU yang sangat terbatas, menyebabkan antrean panjang setiap harinya selama puluhan tahun. Dalam hal ini pihaknya sudah menyiapkan tim khusus untuk mengkaji langkah antisipasi ke depan.
"Ketanyaan dengan tadi kelangkaan, kami sudah tiga kali rapat dengan Pertamina Patra dan kami juga memberikan masukan kepada Bapak Menteri dalam rapat pimpinan. Bahwasannya ini sudah menjadi concern dan BPH telah membentuk tim taskforce untuk antisipasi tindak lanjut kondisi antrean seperti yang berita-berita di media masa baik itu antrean maupun kelangkaan," ucap Wahyudi.
Menurutnya, selama ini disejumlah daerah tersebut memang kerap terjadi kelangkaan atau masalah distribusi produk BBM tertentu karena kondisi geografis. Selain itu ketersediaan stok di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) juga kerap bermasalah karena adanya hambatan selama proses pengiriman.
"Kami monitoring untuk di TBBM atau depo di tingkat daerah ini sering terjadi hambatan penyediaan distribusi pihak kapal maupun kondisi geografis yang memang cukup berat, dan ini mohon dukungannya," terangnya.
"Dengan tata kelola pemerataan penyaluran, BPH supaya tidak terjadi antrean dan lain-lain, tadi tambahan kuota di Manokwari, InsyaAllah dengan relaksasi BPH Migas kita akan kawal untuk segera ditambahkan. Jadi cukup aman InsyaAllah dan kami segera nanti koordinasi dengan Pertamina," jelas Wahyudi lagi.
Simak juga Video 'Pertamina Mau Nyontek Brasil dalam Pengembangan Etanol':
(igo/fdl)