.webp)
PT PLN (Persero) berkomitmen untuk menggenjot proses transformasi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Selaras dengan hal itu, PLN memiliki target untuk menambah kapasitas pembangkit atau sumber listrik EBT 52,9 gigawatt (GW) dalam 10 tahun.
Target tambahan kapasitas listrik itu tertuang dalam rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. RUPTL PLN sendiri merupakan dokumen perencanaan strategis untuk mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik di Indonesia.
Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, mengatakan dalam RUPTL sendiri ditargetkan kapasitas pembangkit listrik akan bertambah sebesar 69,5 GW hingga tahun 2034. Dari jumlah tersebut, sebesar 76% atau 52,9 GW bersumber dari pembangkit EBT.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PLN sangat antusias dalam hal mengembangkan ekonomi hijau. Ini sesuatu hal yang akan kita kembangkan menjadi yang sangat inovatif ke depan. Di mana dalam RUPTL 2025-2034, PLN akan membangun 69 GW (kapasitas pembangkit) dan 75% akan dibangun dari energi hijau," kata Adi, dalam acara detikcom Awards di The Westin Jakarta, Selasa (25/11/2025).
PLN menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi karbon. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kelistrikan itu terus mendorong pengembangan investasi hijau yang berkontribusi langsung pada pelestarian lingkungan, termasuk melalui perdagangan karbon sebagai wujud komitmen dalam melakukan transisi energi di Tanah Air.
Atas peran tersebut, detikcom memberikan penghargaan kepada PLN untuk kategori "Perusahaan Terdepan dalam Tekan Emisi Karbon" dalam detikcom Award 2025.
Melalui anak usahanya PT PLN Indonesia Power, PLN secara aktif menjual karbon (sertifikat emisi atau SPE-GRK) di Bursa Karbon Indonesia. Transaksi ini dilakukan untuk mendukung komitmen pemerintah mencapai target net zero emission 2060.
Tidak hanya itu, PLN sebagai perusahaan Indonesia pertama yang masuk dalam perdagangan karbon luar negeri. Langkah ini merupakan salah satu bukti komitmen PLN dalam memitigasi perubahan iklim sekaligus mendorong investasi hijau.
Secara resmi PLN juga ikut serta dalam perdagangan karbon luar negeri pada 20 Januari 2025, setelah sebelumnya perdagangan karbon dilakukan terbatas dalam pasar domestik sejak akhir September 2023.
Pada perdagangan karbon internasional pertama, ada 1,78 juta ton CO2e Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) milik PLN yang dijual ke offtaker luar negeri dan telah diotorisasi. Langkah otorisasi atau pengesahan dari pemerintah ini diperlukan untuk menghindari risiko double counting pada unit karbon yang diperdagangkan di luar negeri.
PLN memastikan setiap penerbitan kredit karbon memenuhi standar global sesuai prinsip kunci dari high-integrity carbon. PLN terus memperkuat kolaborasi internasional, termasuk dengan pemerintah Norwegia yang difokuskan pada perancangan skema dan tata kelola, peningkatan kapasitas, serta harmonisasi standar global dengan kebijakan nasional sehingga kredit karbon Indonesia dapat diterima di pasar internasional.
Belum lama ini, PLN juga telah menandatangani Mutual Expression of Intent Generation-Based Incentive Programme bersama Global Growth Institute (GGGI) di Brazil dalam Conference of The Parties ke-30 (COP30) pada Kamis (13/11). Penandatanganan dokumen tersebut merupakan tindaklanjut dari bilateral agreement antara Indonesia dan Norwegia sebagai salah satu kerja sama transaksi karbon terbesar dengan potensi pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO2e.
(shc/eds)
