.webp)
Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sepakat akan mengubah mekanisme penyaluran subsidi dan kompensasi untuk paruh pertama 2026. Hal ini dalam rangka mewujudkan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.
Kesepakatan itu dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama pimpinan BPI Danantara.
Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan dalam rapat tersebut pemerintah bersama pihaknya membahas proses penyempurnaan kompensasi dan subsidi, mulai dari BBM hingga listrik ke depannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk lebih menyempurnakan juga agar kalau subsidi dan kompensasi itu lebih adil, lebih tepat sasaran. Bagaimana kalau dari BUMN ini kita lebih mengefisienkan," kata Rosan, ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Perombakan skema sendiri sebelumnya juga telah diterapkan dalam penyaluran pupuk subsidi. Skema penghitungan kompensasi yang sebelumnya menggunakan metode cost plus atau biaya produksi ditambah margin tertentu sesuai kontrak, kini diubah menyesuaikan dengan harga pasar (market price).
Menurutnya, perubahan ini dalam rangka memacu efisiensi pada internal BUMN. Skema baru ini juga dinilai lebih adil bagi masyarakat penerima manfaat, sedangkan skema lama malah dinilai kerap membuat BUMN terlena.
"Kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen itu. Itu coba terus kita lakukan sehingga tidak mengurangi hak-hak dari masyarakat yang berhak dan membutuhkan tapi di saat bersamaan kompensasi juga bisa ikut turunnya lebih efisien," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya akan melakukan proses desain ulang atas strategi penyaluran subsidi dalam 2 tahun ke depan. Harapannya, subsidi dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
"Kita re-design subsidinya supaya lebih tepat sasaran. Karena sekarang setelah kita lihat ternyata yang kaya masih dapat, itu saja," kata Purbaya, ditemui terpisah.
Salah satu hal yang menjadi pertimbangannya ialah temuan masih banyaknya orang-orang kaya yang menerima subsidi. Purbaya mengatakan, skema baru nantinya akan lebih membatasi porsi untuk orang kaya.
"Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macem-macem karena elibatkan juga BUMN-BUMN dan Danantara," ujarnya.
Purbaya juga bilang, perbaikan skema subsidi ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Meski membutuhkan waktu cukup lama, ia memastikan proses pelaksanaannya akan dilakukan dalam waktu singkat.
"Dalam 2 tahun ke depan kita akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tepat sasaran," kata dia.
Simak juga Video 'Purbaya Akan Ganti Dirjen Kemenkeu Jika Subsidi BBM Tak Beres':
(acd/acd)
