Pemerintah Mau Buru Pemodal Tambang Ilegal!

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen memberantas tambang-tambang yang beroperasi secara ilegal. Kementerian ESDM mencatat ada ribuan tambang ilegal yang mengeruk kekayaan negara secara tak resmi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan, pihak yang pertama kali dibidik adalah para pemodal dan pendukung tambang ilegal. Jeffri menegaskan penegakan hukum akan tetap dijalankan, meskipun oknum yang dimaksud memiliki jabatan tertentu.

"Bahwa target kita adalah, pemodal yang pertama, dan yang kedua adalah, orang yang mendukung," ujarnya dalam siaran podcast yang di YouTube Kementerian ESDM dikutip Minggu (1/2/2026).

Menurut Jeffri, tidak adil jika hanya rakyat kecil yang ditangkap sementara sosok utama di balik tambang ilegal tidak tersentuh. Ia menggunakan analogi ikan paus dan ikan teri sebagai sosok yang akan dibidik Kementerian ESDM.

"Ikan paus dong, saya kan orang timur, mana ada orang mancing teri? Yang kita pancing itu bisa ikan besar, paus itu," tegas Jeffri.

Pada kesempatan itu, Jeffri menjelaskan tantangan dalam memberantas tambang ilegal. Misalnya, lokasi yang terpencil yang sulit untuk dijangkau. Akibatnya saat tim berwenang turun langsung, oknum-oknum penambang ilegal sudah melarikan diri.

"Ada banyak tambang ilegal di daerah-daerah yang kita tidak bisa jangkau. Kalau kita datang penindakan dengan cara turun, cari orangnya sampai kapan pun kita tidak ketemu. Karena semua itu kayak bayangan, tendangan tanpa bayangan," bebernya.

Namun, kata dia, yang terpenting adalah hasil dari tambang ilegal bisa ditemukan dan dikembalikan ke negara. Jeffri menyebut bahwa pihaknya sudah menyita sejumlah komoditas tambang ilegal seperti bauksit, batu bara, hingga nikel.

"Yang selalu kita ketemu apa? Hasilnya. Karena kita sudah perintahkan setiap tambang ilegal, sita semua. Supaya dia punya uang keluar kita ambil manfaatnya. Dan kita sudah sita mulai dari bauksit, batu bara, sampai ke Sulawesi Tenggara, nikel," imbuhnya.

Jeffri menyebut tak ada satu pun pihak yang berani muncul untuk mengakui kepemilikan hasil tambang ilegal tersebut. Ia lalu menyampaikan bahwa Kementerian ESDM berkomitmen mengembalikan kerugian-kerugian yang terjadi agar disalurkan ke negara.

"Intinya begini, ilegal mining itu kan merugikan keuangan negara. Nah sekarang kalau kita tidak bisa tangkap pelakunya maka kita ubah ilegal mining yang menguntungkan negara," tutupnya.