Harga minyak dunia kembali mendidih di tengah gelombang eskalasi yang terjadi Timur Tengah yang tak kunjung surut. Perang yang pecah antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) yang bersekutu dengan Israel masih belum jelas titik usainya.
Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini harga minyak sudah menyentuh US$ 110 per barel dan diprediksi terus mengalami kenaikan yang berpotensi membuat beban subsidi energi di APBN membengkak.
Pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk tidak buru-buru mengambil opsi penyesuaian harga energi subsidi, khususnya BBM subsidi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pergeseran anggaran perlu dilakukan untuk memberikan ruang fiskal bagi APBN untuk menahan beban bengkak subsidi.
Bhima mengusulkan beberapa proyek dengan anggaran jumbo semacam Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dipangkas dan digeser sebagian terlebih dahulu.
"Pergeseran anggaran MBG, Kopdes, dan IKN mendesak untuk dilakukan untuk buffer ruang fiskal. Opsi kenaikan harga BBM baik non subsidi dan subsidi harus dihindari karena anggaran masih bisa digeser dulu," sebut Bhima kala dihubungi detikcom, Senin (9/3/2026).
Berdasarkan hitungannya, diprediksi sekitar Rp 340 triliun anggaran yang bisa direalokasi dari proyek-proyek besar yang menyedot anggaran jumbo serta belanja tidak produktif yang dilakukan pemerintah.
"Hitungan Celios ada Rp 340 triliun dari hasil realokasi MBG, Kopdes dan belanja lain yang tidak produktif. Menjaga inflasi lebih utama dibanding MBG untuk saat ini karena force majeure," kata Bhima.
(hal/ara)