Prasasti Center for Policy Studies menilai perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Hal ini berpotensi membuat ekonomi Indonesia ikut terguncang, utamanya dari kenaikan harga bahan bakar dan gangguan rantai pasok.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengatakan kerentanan yang paling awal terlihat dalam situasi seperti ini adalah keterbatasan cadangan dan suplai energi global. Sebab kawasan Timur Tengah, termasuk Iran, merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia.
Konflik bersenjata itu juga meningkatkan gangguan di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20-30% perdagangan minyak dunia. Gangguan pada jalur inilah yang kemudian menciptakan shock pada rantai pasok energi global yang pada akhirnya mendorong lonjakan harga minyak mentah.
"Ini bukan hanya sekadar hambatan di Selat Hormuz. Tapi juga menyerang, menyasar kepada kilang-kilang minyak yang berarti suplai minyak di global akan terganggu, sangat-sangat terganggu," kata Piter dalam acara jumpa media, ditulis Jumat (13/3/2026).
Dalam hal ini, Piter berpendapat bukan hal yang mustahil jika harga minyak global bisa menyentuh angka US$ 150 per barel. Meski harga minyak sempat melemah untuk sementara waktu berkat sentimen positif dari Badan Energi Internasional (IEA) yang berencana melepas 400 juta barel minyak untuk mengompensasi hilangnya pasokan minyak akibat penutupan Selat Hormuz.
"Ini (perang akan) lama dan kemudian harga minyak akan jauh lebih tinggi. Kemarin kalau paling atas melambungnya perkiraan US$ 150 per barel. Walaupun sempat turun ya kemarin ya, sempat turun lagi bawah US$ 100 per barel," paparnya.
Selain harga energi, Piter menyebut konflik di Timur Tengah ini menimbulkan gangguan pada rantai pasok global. Membuat biaya logistik, terutama untuk kegiatan ekspor-impor, menjadi semakin mahal. Membuat suplai produk semakin langka dan mahal.
"Shipping cost pasti akan naik biayanya. Selain naik ya semakin sulit juga. Berarti kegiatan transaksi perdagangan dunia pasti turun. Ekspor-impor akan turun. Ini bagi Indonesia walaupun kita bukan negara eksportir, tapi pasti akan mengganggu ekonomi kita kan," terangnya.
"Kita bergantung sama impor lho. Industri kita sangat bergantung kepada bahan baku, bahan penolong impor. Ekspor kita juga akan terganggu. Jadi aktivitas ekonomi kita akan terganggu. Kalau aktivitas ekonomi kita terganggu berarti pajak kita juga pasti terganggu. Ya baik itu pajak ekspor maupun pajak pertambahan nilai lainnya," sambung Peter.
Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah?
Ketika konflik geopolitik terjadi di kawasan yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia, negara-negara pengimpor seperti Indonesia harus lebih waspada. Cadangan energi yang terbatas membuat ruang manuver kebijakan menjadi lebih sempit apabila terjadi gangguan pasokan global.
Secara umum, Piter berpendapat terdapat tiga skema yang bisa diambil pemerintah dalam menghadapi risiko kenaikan harga minyak imbas konflik di Timur Tengah. Di mana ketiga skema ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing.
Pertama adalah dengan melepaskan harga bahan bakar domestik mengikuti kenaikan atau mekanisme harga pasar global tanpa intervensi. Dengan begitu pemerintah tak perlu mengeluarkan anggaran subsidi lebih dari yang sudah ditetapkan untuk menahan kenaikan harga domestik
"Tapi ini risikonya tinggi. Karena dia akan menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Ujung-ujungnya pasti akan menyebabkan daya beli masyarakat dan sebagainya, ekonomi kita pasti akan terganggu. Bisa menyebabkan benar-benar pemotongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, pengangguran, dan sebagainya," ucapnya.
Kedua, pemerintah benar-benar menahan kenaikan harga BBM dalam negeri imbas kenaikan harga minyak global. Menurutnya langkah ini dapat meredam dampak harga minyak dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Namun hal ini tentu akan membebani APBN lebih jauh.
Pertalite nggak naik, harga Pertamax nggak naik, semua nggak naik, yang artinya beban subsidi akan maksimal, berat sekali. Tapi dampaknya bagi perekonomian kita, kalaupun ada gangguan pasti tinggal gangguan dari ekspor-impor," tutur Peter.
Sementara untuk skema yang ketiga, Peter mengatakan pemerintah bisa menanggung sebagian kenaikan harga BBM. Tentu besaran kenaikan harga minyak yang bisa ditanggung sangat bergantung pada kemampuan fiskal.
"Kemungkinannya adalah pemerintah bisa merespon sebagian. Kenaikan harga BBM tidak terhelakkan, naik pasti, tapi nggak semuanya ditransmisikan dengan kenaikan harga BBM. Sebagian itu ditanggung dengan subsidi," paparnya.
Menurutnya skenario ketiga merupakan yang paling realistis dan ideal untuk saat ini, yakni pemerintah hanya menanggung sebagian kenaikan harga energi sementara sisanya diteruskan ke konsumen melalui kenaikan harga BBM.
"Pilihan yang paling mungkin adalah sebagian ditanggung pemerintah dan sebagian ditransmisikan ke kenaikan harga BBM," kata Piter.
Terlepas dari ketiga pilihan ini, menurutnya ekonomi Indonesia pasti akan tetap terguncang imbas berbagai faktor eksternal yang ditimbulkan dari perang di Timur Tengah ini. Namun yang menjadi perhatian adalah seberapa besar dampak ini dapat ditekan.
(igo/fdl)