.webp)
Pemerintah tengah mengkaji pelaksanaan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah dalam sehari setiap pekan. Rencana ini mengemuka dengan tujuan menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga energi global imbas perang di Timur Tengah.
Pengurangan konsumsi bahan bakar ini perlu dilakukan mengingat anggaran untuk belanja subsidi BBM diperkirakan melonjak drastis imbas kenaikan harga minyak global. Menjadi beban tambahan bagi APBN dan diperkirakan menimbulkan defisit fiskal sekitar Rp 210-340 triliun.
Meski begitu, Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad berpendapat rencana penetapan satu hari kerja di rumah alias WFH tersebut kemungkinan besar tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi konsumsi bahan bakar masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab menurutnya kebijakan ini paling optimal jika diterapkan menyeluruh untuk para pegawai negeri sipil (ASN) maupun pegawai swasta secara bersamaan. Dalam hal ini, mudah untuk menerapkan WFH bagi para PNS, tapi akan sulit diterapkan di sektor swasta.
"Ya memang ada pengurangan energi tetapi kan kalau itu efektif dijalankan oleh swasta. Kalau hanya pemerintah saja kan jumlahnya sedikit, justru penggerakan ekonomi ini kan swasta," terang Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/3/2026).
Tauhid berpendapat sektor swasta sulit untuk menerapkan WFH satu hari dalam seminggu karena hal ini akan berdampak langsung ke produktivitas perusahaan. Belum lagi tidak semua sektor atau bidang pekerjaan bisa diterapkan sistem kerja WFH.
"Nah swasta ini nggak mudah untuk bisa menjadi dari lima hari menjadi empat hari, karena apa? Yaitu waktu efektif bekerja mereka berkurang dan tidak semua bisa dilakukan, semua sektor bisa dijadikan dari lima hari menjadi empat hari," ujarnya.
Belum lagi jika wacana WFH ini dipaksakan untuk diterapkan swasta juga. Alih-alih menghemat energi, kebijakan ini malah bisa jadi bumerang buat ekonomi Indonesia.
"Nah swasta ini kan nggak mungkin dikurangi, karena kan itu roda ekonomi masyarakat, padahal itu penggeraknya kan. Mereka ke pabrik, ke industri, kemana-mana kan," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Ia berpendapat jika penetapan WFH sehari seminggu ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Terlebih jika kebijakan ini tidak diiringi dengan perilaku masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi.
"WFH tidak efektif tanpa menggeser perilaku masyarakat menggunakan transportasi publik. WFH tapi orang tetap butuh belanja ke pasar, butuh antar anak sekolah artinya konsumsi BBM tidak turun signifikan," terangnya.
Untuk itu daripada menekan konsumsi BBM dengan WFH, Bhima menyarankan lebih baik jika pemerintah memberikan subsidi transportasi publik. Dengan begitu akan ada peralihan penggunaan transportasi pribadi ke transportasi publik.
Meski mengeluarkan anggaran lebih untuk subsidi transportasi, namun jika jumlah penggunaan kendaraan pribadi turun secara signifikan, maka konsumsi BBM benar-benar bisa ditekan. Pada akhirnya mengurangi pengeluaran untuk subsidi BBM yang sudah bengkak dan mahal.
"Sebaiknya ada subsidi transportasi publik Rp 1 per trip," ucapnya.
(igo/eds)
