.webp)
Pemerintah militer Myanmar memperketat penjatahan bahan bakar minyak (BBM) dengan menerapkan sistem barcode dan QR code untuk menentukan jumlah pembelian per konsumen. Kebijakan ini diterapkan seiring dengan meningkatnya kekhawatiran kelangkaan BBM akibat perang di Timur Tengah.
Diutip dari Straits Times yang mengutip Bloomberg, Selasa (24/3/2026), pembatasan ini mulai berlaku secara nasional pada pekan depan. Masyarakat hanya diperbolehkan membeli BBM satu hingga dua kali per minggu tergantung kapasitas mesin kendaraan.
Kementerian Energi Myanmar sebelumnya juga telah membatasi penggunaan kendaraan pribadi untuk menghemat BBM. Kelangkaan avtur turut berdampak pada sektor penerbangan, dengan sejumlah maskapai menghentikan sementara rute domestik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui sistem baru ini, barcode pada dokumen kendaraan, baik mobil, truk, maupun sepeda motor akan terhubung dengan QR code yang menentukan kuota pembelian BBM. Sejumlah SPBU di kota besar seperti Yangon dan Naypyidaw sudah mulai menerapkan sistem ini sejak 12 Maret.
Untuk pengemudi jarak jauh, pemerintah memperbolehkan pembelian BBM di luar kota dengan menunjukkan bukti transaksi sebelumnya. Lonjakan harga BBM dan spekulasi kelangkaan juga memicu antrean panjang di SPBU di berbagai kota.
Pemerintah junta bahkan menginstruksikan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah setiap hari Rabu mulai 25 Maret sebagai bagian dari upaya penghematan energi. Sementara itu, Myanmar Rice Federation meminta penggilingan padi dan petani untuk menghemat penggunaan bahan bakar serta mulai memanfaatkan energi surya.
Kementerian Energi Myanmar menyebut negaranya memiliki cadangan BBM untuk sekitar 50 hari, sambil terus mengupayakan impor tambahan melalui jalur alternatif. Bank sentral Myanmar juga telah melepas devisa US$ 96 juta kepada perusahaan minyak dengan kurs lebih rendah bulan ini untuk mempermudah impor bahan bakar dari luar negeri.
Saksikan juga Sosok: Mimpi Yoga "Yow" Ardian, Lahirkan Juara Akrobat dari Gang Sempit Jakarta
(ily/ara)
