Bocoran Purbaya: Bahlil Akan Naikkan Royalti Batu Bara-HMA Nikel

Bocoran Purbaya: Bahlil Akan Naikkan Royalti Batu Bara-HMA Nikel

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 06 Apr 2026 15:16 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Kementerian Keuangan melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026
Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menaikkan tarif royalti batu bara serta menetapkan harga mineral acuan (HMA) khusus komoditas ekspor nikel. Kebijakan itu direncanakan untuk upaya optimalisasi pendapatan negara.

Purbaya mengatakan langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (SDA).

"Nanti Kementerian ESDM juga akan membuat kebijakan yang akan menaikkan PNBP kita dari SDA. Misalnya royalti beberapa perusahaan akan dinaikkan, batu bara akan dinaikkan katanya," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terus untuk nikel juga akan dikenakan HMA sehingga mereka membayar lebih banyak lagi ke kita," tambahnya.

ADVERTISEMENT

Purbaya menyebut rencana itu sudah diputuskan di depan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pelaksanaannya, tinggal menunggu aturan teknis yang dinilai akan rampung pada minggu ini.

"Jadi ini salah satu exercise untuk memastikan penambahan income sehingga defisit kita lebih terkendali lagi. Makanya saya agak tenang sedikit karena ada janji dari ketua partainya Pak Ketua Komisi XI (Bahlil) dan itu clear sudah diputuskan di depan presiden hingga technicality-nya saja nanti difinalkan minggu ini," paparnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memungut bea keluar terhadap komoditas batu bara demi mengoptimalkan setoran penerimaan negara. Selama ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhalang dalam melakukan pengawasan ekspor akibat tidak adanya kebijakan itu.

"Jadi sedang dibicarakan dan akan diputuskan pasti. Sudah diputuskan sih, tinggal berapa bea keluar yang levelnya akan jadi," tutur Purbaya.

(aid/fdl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads