.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat perintah baru dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ditugaskan membereskan tambang-tambang ilegal yang merugikan negara.
Prabowo menerima laporan ratusan tambang ilegal di hutan lindung. Dirinya juga akan mengecek lebih lanjut ke Kementerian Kehutanan.
"Saya juga perintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, IUP nggak jelas di hutan lindung, dan di hutan-hutan. Saya cek Menhut, Menhut ini oke juga ya. Dia belum kasih izin potong kayu," kata Prabowo dalam Taklimat pada Rapat Kinerja Pemerintah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil diminta Prabowo mengevaluasi tambang-tambang tersebut atau bahkan mencabut izin usaha. Prabowo menegaskan saat ini pemerintah tidak akan berbelas kasihan karena lebih mengedepankan kepentingan rakyat.
"Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi, kalau nggak jelas cabut semua itu IUP-IUP. Kita nggak ada waktu untuk terlalu kasihan sekarang. Kita bela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, konco keluarga itu nomor berapa-berapa," tegas Prabowo.
Prabowo sempat bertanya ke Bahlil berapa lama ia bisa mengerjakan tugas tersebut. Bahlil sempat meminta waktu dua minggu tapi Prabowo ingin tugas itu diselesaikan dalam waktu satu minggu.
"Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya?" tanya Prabowo.
"Dua minggu," jawab Bahlil.
"Enak aja dua minggu. 1 minggu!" pinta Prabowo yang kemudian disanggupi Bahlil.
Simak juga Video: Kata Bahlil Soal Dugaan Banjir di Sumatera Akibat Tambang Ilegal
