.webp)
Sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi resmi mengalami kenaikan harga sejak Sabtu, 18 April kemarin. Kenaikan harga ini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan BP.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini berlaku untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex untuk produk keluaran Pertamina. Sementara di BP, kenaikan harga terjadi pada produk BP Ultimate Diesel. Beberapa produk bahan bakar harganya mulai tembus hingga Rp 20 ribu per liter lebih.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Puan Maharani, meminta pemerintah menjelaskan alasan kenaikan harga tersebut. Ia juga meminta pemerintah untuk memberi kepastian kepada publik berapa lama kenaikan harga BBM nonsubsidi ini akan terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM, dengan adanya kenaikan harga bensin nonsubsidi, tentu saja harus ada keadilan dan diberikan penjelasan, kenapa harga tersebut naik? Dan sampai kapan? Dan apakah harga tersebut akan terus naik atau tidak? Dan evaluasi ini tentu saja harus disampaikan secara berkala," ungkap Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Puan juga meminta pemerintah untuk memitigasi dampak perang AS terhadap harga BBM di Indonesia. Pasalnya, perang Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran masih sulit ditebak kapan akan berakhir.
"Jadi memang DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala hal yang kemungkinan-kemungkinan, yang akan terjadi. Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi, apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau setop," pungkasnya.
Pada kesempatan terpisah, Puan mengatakan, dampak perang ini juga mulai dirasakan oleh Indonesia. Ia mengatakan, harga bahan minyak melemahkan nilai tukar rupiah, mengerek harga plastik, hingga mengganggu investasi.
Puan mengatakan, perang yang terjadi jauh dari Indonesia tetapi berdampak terhadap perekonomian nasional. Tak hanya harga dan stabilitas ekonomi, ia juga menyebut dampak perang juga turut menggegurus daya beli masyarakat.
Puan menilai, otoritas moneter dan fiskal harus mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional tetap stabil. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal juga diharapkan dapat menguatkan perekonomian rakyat.
"Kondisi ini menuntut otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional berjalan dan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya," ungkap Puan dalam pidatonya di agenda Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).
Tonton juga video "Ternyata Segini Harga Pertalite Kalau Nggak Disubsidi Pemerintah"
(acd/acd)
