Pertamina Patra Niaga (PPN) buka suara soal hasil kajian INDEF pada 2023 yang menyebutkan sekitar 63% konsumen Pertalite berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas.
Corporate Secretary PPN, Roberth M.V. Dumatubun menegaskan Pertamina terus berkomitmen dalam memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran.
Menurutnya, sejumlah langkah sudah diterapkan mulai Pertamina dari mulai penggunaan QR Code hingga pengawasan lintas lembaga.
"Dengan adanya QR Code, Pengawasan BPH Migas, penertiban dan penindakan aparat penegak hukum terhadap pelaku penyelewengan, langkah pengawasan Pemda juga saya pikir ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam rangka mewujudkan distribusi tepat sasaran," ujar Roberth kepada detikcom, Kamis (23/4/2026).
Sebelumnya, dari kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)tahun 2023 menunjukkan, sekitar 63% konsumen Pertalite berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan seharusnya BBM subsidi ini dikonsumsi oleh masyarakat yang benar memang membutuhkan, bukan masyarakat yang daya belinya tinggi.
"Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas," ujar Andry dalam acara Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Boncor Anggaran di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Andry pun menyoroti kebijakan subsidi BBM di Indonesia yang saat ini masih diberikan untuk komoditas. Menurutnya, pemberian subsidi pada komoditas berisiko memunculkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak layak mendapatkan subsidi.
"Artinya pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan seharusnya, masyarakat kelas menengah ke atas dalam hal ini untuk Pertalite," ujar Andry.
Oleh karena itu, Andry mendorong pemberian subsidi ditujukan langsung kepada individu, buka lagi pada komoditasnya. Dengan begitu, masyarakat yang tidak mampu juga bisa membeli produk yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu.
"Jangan sampai dipisahkan yang nggak mampu belinya Pertalite, yang mampu belinya Pertamax ke atas. Ini kan dari sisi kualitas saja berbeda," kata Andry.
Dia mengatakan ketika gejolak geopolitik terjadi seperti ini dampaknya tekanan fiskal Indonesia semakin besar karena pemerintah memperbesar subsidi agar BBM tak naik.
"Jadi ini yang tidak kita inginkan kedepannya. Kita inginkan bahwa semakin tahan energi di Indonesia, itu pastinya semakin tahan juga dari sisi fiskal," pungkas Andry.
(hrp/hns)