Pertamina Patra Niaga melakukan pemutakhiran data konsumen untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran. Langkah ini juga berkaitan dengan evaluasi penggunaan QR Code dalam program Subsidi Tepat.
Pada Rabu (29/4), Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menerima aspirasi dari sopir truk terkait penerapan barcode. Mereka menyampaikan kendala teknis di lapangan hingga kekhawatiran kebijakan tersebut menghambat distribusi barang.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan pemutakhiran data diperlukan agar penggunaan QR Code sesuai dengan kendaraan yang berhak.
"Pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah," ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan QR Code merupakan bagian dari program pemerintah agar penyaluran BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite tepat sasaran. Pertamina hanya menjalankan penugasan distribusi.
"Aksi yang dilakukan para sopir merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan perhatian dari pelanggan. Pertamina memandang hal ini secara positif dan berkomitmen untuk terus mendengarkan serta menindaklanjuti setiap masukan yang ada," katanya.
Terkait kendala QR Code, sistem disebut melakukan pemantauan berkala terhadap data kendaraan dan pola transaksi. Sistem juga mendeteksi anomali seperti pengisian berulang dalam waktu singkat atau di beberapa SPBU berbeda. Kondisi ini bisa memicu verifikasi ulang.
Untuk mengatasi masalah di lapangan, Pertamina membuka 147 helpdesk di Jawa Timur. Layanan ini ditujukan untuk mempercepat verifikasi dan mengaktifkan kembali QR Code.
Dari 119 kendaraan yang mendaftar ulang, sebanyak 87 kendaraan (73,1%) telah berhasil mengaktifkan kembali QR Code. Sementara 32 kendaraan (26,9%) masih terkendala, antara lain karena nomor polisi belum terdaftar, QR Code terhapus, atau data kendaraan perlu diperbaiki.
Pertamina mengimbau pengguna yang datanya belum aktif segera melakukan pendaftaran ulang agar tetap bisa mengakses BBM subsidi tanpa hambatan.
(fdl/fdl)