150 Juta Barel Minyak dari Rusia Kapan Masuk RI? Ini Jawaban Bahlil

150 Juta Barel Minyak dari Rusia Kapan Masuk RI? Ini Jawaban Bahlil

Heri Purnomo - detikFinance
Senin, 11 Mei 2026 14:55 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers di gedung ESDM, Jakarta, Senin (20/4/2026) terkait penemuan blok gas terbesar di Kutai, Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut turut dihadiri oleh para pejabat E
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.Foto: Ari Saputra/detikFoto
Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengiriman minyak dari Rusia segera terlaksana dalam waktu dekat ini. Pasalnya, kesepakatan impor minyak dari Rusia tersebut sudah diteken.

Saat ini kata Bahlil, pembahasannya terkait dengan skema pengirimannya. Ia bilang dalam satu atau dua Minggu ini, pembahasan tersebut sudah selesai.

Dengan begitu, minyak dari Rusia bisa dikirim ke Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara deal sudah. Kontrak sudah. Sekarang bicara tentang teknik pengirimannya dan mungkin satu dua minggu ini sudah bisa, ya," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).

ADVERTISEMENT

Sebelumnya, Bahlil sempat mengatakan impor minyak dari Rusia akan dilakukan sesuai dengan harga pasar.

"Harga pasti akan terjadi dinamis ya. Harga itu akan menyesuaikan dengan harga pasar dan tergantung negosiasi kita," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026) yang lalu.

Terkait pelaksanaan pengirimannya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga sudah sempat menyinggung bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun regulasi maupun jalur yang bakal dilewati. Ada dua opsi kata Yuliot yang bakal dijalankan, bisa jadi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau menggunakan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).

"Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya. Karena kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan juga kalau BLU itu apa kemudahan yang termasuk pembiayaan. Itu juga lagi kita bahas antara kementerian lembaga," ujar Yuliot.

"Kemudian itu juga dengan badan usaha termasuk bagaimana pada saat impor, jalur mana yang akan digunakan," terang Yuliot.

(hrp/hns)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads