Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah berpotensi membuat anggaran subsidi bahan bakar pemerintah membengkak hingga Rp 150-200 triliun.
Perhitungan itu menggunakan asumsi harga minyak mentah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar US$ 70 per barel. Sementara pembelian atau impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri diasumsikan berada di kisaran US$ 90 per barel.
"Dengan harga minyak saat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maksud saya, jika harga rata-rata sekitar US$ 90, anggap saja US$ 90, anggaran negara kita US$ 70, kita punya selisih US$ 20. Jadi kita mungkin berbicara tentang defisit hampir Rp 200 atau 150 triliun hanya karena harga minyak ini," kata Luhut dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut menilai dampak kenaikan harga minyak terhadap perekonomian dalam negeri mulai terasa pada Juli mendatang. Namun, ia belum merinci dampak yang dimaksud.
"Kita bisa melihat dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dampak kenaikan harga minyak ini, saya rasa dalam bulan Juli mendatang. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengamati masalah ini," ujarnya.
Ia juga mengaku terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, terutama negara-negara mitra di Timur Tengah sebagai eksportir minyak mentah dunia. Sebab, meskipun Indonesia tidak banyak melakukan impor langsung dari kawasan tersebut, sekitar 20% perdagangan energi dunia masih berasal dari sana.
"Kami menjaga komunikasi dengan teman-teman kami di Timur Tengah dan beberapa wilayah lainnya. Apa yang akan terjadi di Selat Hormuz? Berapa lama akan seperti ini? Hari ini mereka bilang 50-50 dan besok mereka bilang lain. Jadi benar-benar tidak pasti. Karena kita sangat bergantung pada perdagangan ini, hal itu dapat berdampak pada perekonomian kita," jelas Luhut.
Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengaku mendapat keluhan dari mitra di Timur Tengah karena Indonesia dinilai belum memberikan dukungan resmi terkait konflik di kawasan Selat Hormuz.
"Kemarin saya mendapat telepon dari teman saya, teman baik saya dari salah satu negara di Timur Tengah. Dia juga mengeluh kepada saya tentang tanggapan Indonesia terhadap situasi di Timur Tengah. Mereka berharap Indonesia dapat memberikan dukungan terbuka kepada negara mereka," tutur Luhut.
"Mereka juga mengancam kami (Indonesia), 'kalian juga mengimpor dari negara kami (di Timur Tengah). Jadi mengapa kalian tidak juga memberikan dukungan kepada kami?'," lanjutnya.
(igo/fdl)










































